Ironi Demokrasi Indonesia

Lestari mengatakan, masih banyak aturan membatasi warga seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia mencapai 47,6 persen. Namun, 44,1 persen masyarakat mengaku tidak puas dengan sistem demokrasi di Tanah Air.

Menurut Salim, Indonesia sekarang sulit mencapai keadilan dan kemakmuran. Sebab, demokrasi sekarang seolah melupakan nilai-nilai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden PKS menilai, demokrasi saat ini sudah keluar dari fitrahnya. Menurutnya, pasca reformasi Indonesia belum mampu melakukan konsolidasi demokrasi.

Suharso melanjutkan, partai Ka'bah ingin membuktikan demokrasi adalah instrumen untuk berlomba-lomba mewujudkan kebaikan. PPP terpanggil untuk membuktikan hal tersebut.

Pelemahan KPK menjadi satu keping tak terpisahkan dari kerusakan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Anita Wahid khawatir, kerusakan demokrasi tidak dibenahi. Bahkan berpotensi semakin rusak. Dengan alih-alih perubahan aturan perundang-undangan. Seperti terjadi dalam tubuh KPK.

Laporan itu menyebutkan Indonesia masih dalam kategori negara demokrasi belum sempurna.

Ciri-Ciri demokrasi yang perlu diketahui, pahami pengertian dan penerapannya di Indonesia.

"Nah begini-begini, jalan tengah yang bisa diterima oleh semuanya, itu yang sebenarnya akan menentukannya seberapa jauh daya tahan demokrasi dan sekuat apa dalam postur seperti apa demokrasi yang bisa kita pertahankan untuk NKRI," sambungnya.

Sebanyak 52,8 persen anak muda menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah cukup berjalan.

Pengamat politik SMC Saiful Muzani menyatakan iklim demokrasi Indonesia dalam ancaman bahaya. Dia menilai kekuatan oposisi untuk checks and balances sebagai kontrol pemerintah saat ini hanya dilakukan dua partai yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mengenal apa yang dimaksud dengan demokrasi, akan membuat kita lebih memahami sistem pemerintahan ini berjalan dengan tepat. Sesuai dengan kalimat yang sering dielu-elukan pula, bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

"Saat angka indeks demokrasi menurun maka angka korupsi naik dan sebaliknya," jelas JK saat membandingkan demokrasi dan tingkat korupsi.

Dari 5 indikator penilaian, Indonesia mendapat nilai 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme, 7,14 fungsi pemerintah, 6,11 partisipasi politik, 5,63 budaya politik demokrasi, dan 5,59 kebebasan sipil.

Norwegia berada di posisi teratas dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia, yakni 9,81.

Isi Peraturan Gubernur DIY yang tengah menjadi kontroversi:

Bagi Komnas HAM, ancaman-ancaman politik kekerasan harus dicermati bersama. Baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun terhadap orang yang unjuk rasa.

"Sebagai bangsa yang menghormati hak-hak asasi manusia, maka setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian pelaksanaan hak tersebut harus diikuti dengan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain,"

Mantan Ketua MK ini mendorong agar publik ikut menjaga perhelatan pilkada 2020 agar dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Selain keterbukaan informasi, lembaga, kementerian hingga universitas, JK menilai kecanggihan teknologi sangat perlu dikedepankan. Tanpa teknologi, publikasi informasi kepada masyarakat tidak akan terjadi.