Anita Wahid Nilai Pelemahan KPK Bagian dari Kerusakan Demokrasi di Indonesia

Kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali disorot. Setelah serangkaian perubahan kebijakan yang dilakukan di era kepemimpinan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Perubahan dalam tubuh KPK disinyalir sebagai bagian dari pelemahan terhadap lembaga antirasuah.

Deputi Direktur Public Virtue Research Institute (PVRI) Anita Wahid melihat kondisi KPK hari ini tak lepas dari proses awal pemilihan pimpinan KPK. Harapan warga sipil untuk melihat KPK dipimpin orang berintegritas sirna. Menurutnya, sejak saat itu kondisi KPK semakin jauh dari harapan.

"Orang-orang yang kita takutkan karena memang rekam jejaknya sangat buruk itu justru yang terpilih menjadi komisioner, dan sejak saat itu kita melihat rentetan peristiwa-peristiwa yang luar biasa melelahkan dan juga mengkhawatirkan karena memang sangat berdampak pada pelemahan KPK khususnya gerakan pemberantasan korupsi," ujarnya pada saat webinar PVRI, Weekend Talk #9: Kontroversi Firli, Minggu (15/8).

Menurut pandangannya, pelemahan KPK menjadi satu keping tak terpisahkan dari kerusakan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Dia khawatir, kerusakan demokrasi tidak dibenahi. Bahkan berpotensi semakin rusak. Dengan alih-alih perubahan aturan perundang-undangan. Seperti terjadi dalam tubuh KPK.

"Hal-hal seperti ini merupakan hal yang masyarakat perlu pahami bahwa puzzlenya belum selesai, masih banyak lagi yang akan terjadi yang akan sangat mungkin membuat kondisi demokrasi akan semakin regresi bahkan hampir hilang. Kondisi demokrasi yang seperti sekarang ini yang perlu diperhatikan," ucapnya.

Dia mengajak masyarakat bersuara keras terhadap kebijakan perubahan aturan perundang-undangan yang berpotensi melemahkan demokrasi.

"Kita benar-benar fokus terhadap apa yang akan datang dan juga tetap mengawal terkait apa yang sedang terjadi dengan berbagai macam undang-undang yang sudah ada dengan kondisi yang sekarang dan kita tidak bisa berhenti di sini saja, serta harus mengkonsolidasikan diri dengan demokrasi," tutupnya.

Reporter Magang: Leony Darmawan