Rosan Roeslani: Baper Saat Pilpres Itu Biasa

Merdeka.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Rosan Roeslani mengatakan, berbeda pilihan saat Pilpres adalah hal yang biasa. Ia menjelaskan, contohnya adalah seperti dirinya yang mendukung Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin sedangkan rekannya, Sandiaga Uno justru mencalonkan diri menjadi calon Wakil Presiden nomor urut 02.

Karenanya, ia juga menilai bahwa terbawa perasaan alias baper, atau saling merasa tidak senang, sebagai hal yang biasa.

"Dalam satu proses baper itu biasa. Namanya juga manusia, baper itu biasa. Jadi kalau ga ada baper-baperan itu bohong, pasti ada baper-baperan, tapi kita tahu ujungnya setelah tanggal 17 kita peluk-pelukan lagi. Nah gitu aja. Baper sih pastilah," kata Rosan di Istora Gelong Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

Rosan menjelaskan, perbedaan adalah bagian dari demokrasi dan pembelajaran negara. Meski berbeda pilihan dengan Sandi, namun perbedaan pilihan politik ini tidak menjadikan mereka musuh.

"Saya sama Mas Erick (Thohir) sama Mas Sandi partneran kok. Teman dari kecil, kita bertiga kan dari SMA partneran. Tetapi kita tahu posisi kita masing-masing, kita tahu bahwa ada perbedaan kita, bahwa kalau saya sama Erick meyakini yang terbaik Bapak Jokowi. Nah kalau Sandi meyakini yang terbaik Pak Prabowo ya silakan," jelasnya.

Rosan yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin turut berpartisipasi bersama dengan Pengusaha Kerja Pro Jokowi (KerJo) yang terdiri dari para pengusaha untuk deklarasi menyatakan dukungan kepada Paslon 01.

Menurutnya, ini adalah salah satu strategi jitu memenangkan suara untuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Karena, sebagai pemimpin perusahaan, para pengusaha juga bisa mengajak para karyawan mereka untuk mendukung paslon pilihannya di Pilpres 2019.

"Kan kita ada karyawan. Karena kita sudah jelas memilih 01, ya tentunya kita harapkan karyawan kita juga memilih 01, kan kita berikan pengertian kenapa mereka harus pilih 01, ya dong. Tentu itu langkah strategisnya," ujarnya.

Namun, Rosan menegaskan, ajakan ini bukanlah sebuah paksaan. Pemberian sanksi pun tidak akan dilakukan bila karyawan tidak memilih paslon yang sama dengan pimpinan perusahaannya.

"Ini kan demokrasi ya, mereka kan mempunyai hak memilih. Tapi tentunya kita memberitahu kenyataan, fakta, itu saja kita lalukan, dan sisanya itu hak mereka masing-masing dan kita menghargai demokrasi itu," tandasnya.

Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com