OSO: TNI-Polri Wajib Netral, Kalau Berpihak Pengkhianat

OSO menyebut, TNI-Polri berasal dari rakyat. Maka, jika dia memihak salah satu paslon di Pilpres 2024 adalah pengkhianat.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengingatkan agar semua elemen berlaku adil kepada pasangan calon di Pilpres 2024.

OSO juga mengingatkan TNI-Polri supaya netral dari politik dan tidak jadi pengkhianat bangsa.

Hal itu disampaikan OSO usai menggelar rapat dengan petinggi TPN Ganjar-Mahfud di High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Turut hadir dalam rapat ini Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Rapat hari ini rapat yang paling penting untuk menentukan kemenangan capres nomor 3, jadi menentukan sekali rapat ini, begitu yakinnya peserta rapat, membangun satu sistem kerakyatan yang berdaulat kepada rakyat, dan mengingatkan juga agar semua pihak berlaku adil, ya," 

kata OSO.

merdeka.com

OSO menyebut, TNI-Polri berasal dari rakyat. Maka, jika dia memihak salah satu paslon di Pilpres 2024 adalah pengkhianat.

"TNI-Polri itu wajib karena dia berasal dari rakyat, untuk rakyat, jadi kalau dia berpihak maka dia adalah pengkhianat. Jadi kalau dia berpihak kepada rakyat dia menjadi kebanggaan rakyat, dan rakyat semua akan bangga kepada TNI-Polri," ucapnya.

OSO menginginkan Pemilu 2024 berjalan jujur, adil dan tidak ada intimidasi. 

OSO menyebut, TPN Ganjar-Mahfud bakal mendata anggota TNI-Polri maupun semua pihak yang memihak di Pilpres 2024.

"Ini benar-benar ya, benar-benar tidak boleh ada pengkhianatan kepada bangsa ini, bukan hanya TNI-Polri, siapa pun juga yang melaksanakan pemilu ini, adil, jujur, ya, dan tidak ada intimidasi-intimidasi lagi mulai detik ini," ujarnya.

"Nanti kami akan data, ke semua pihak termasuk Polri, TNI, dan tokoh-tokoh yang mempunyai kepentingan terhadap kemakmuran bangsa ini," pungkasnya.