Sekjen PDIP soal Cinta Mega Diduga Main Judi Slot saat Paripurna: Sanksi Pelanggaran Berat

Hasto tidak menjelaskan kapan rapat pleno untuk membahas status keanggota Cinta digelar.

Ahda Bayhaqi
Oleh Ahda Bayhaqi - Reporter
Sekjen PDIP soal Cinta Mega Diduga Main Judi Slot saat Paripurna: Sanksi Pelanggaran Berat
Sekjen PDIP soal Cinta Mega Diduga Main Judi Slot saat Paripurna: Sanksi Pelanggaran Berat (Merdeka.com)

Video Cinta Mega diduga bermain judi slot saat Paripurna viral di media sosial.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Cinta Mega mendapatkan sanksi pelanggaran berat.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Cinta Mega mendapatkan sanksi pelanggaran berat.
Dok. Istimewa

Cinta Mega bermasalah lantaran kedapatan bermain game diduga judi slot ketika rapat paripurna.

Dok. Istimewa
Dok. Istimewa

Salah satu sanksi terhadap Cinta Mega adalah tidak akan dicalonkan kembali di Pemilu 2024.

"Berdasarkan keterangan dari pak Komarudin (Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan) sanksi yang diberikan kepada Cinta Mega adalah pelanggaran berat karena itulah yang bersangkutan tak dicalonkan kembali di dalam pemilu 2024 yang akan datang," ujar Hasto di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/7) malam. Terkait usulan pemecatan terhadap Cinta Mega akan dibahas dalam rapat pleno PDIP. Rapat tersebut akan memutuskan apakah Cinta dipecat dari keanggotaan partai atau tidak.

Dok. Istimewa
Dok. Istimewa

"Urusan pemecatan itu harus dirapatkan dalam rapat pleno karena itu diatur di dalam UU Partai Politik dan juga di dalam AD/ART partai sehingga kita tidak bisa memecat seseorang dengan menggunakan kekuasaan itu tidak, tetap nanti dilaporkan dalam rapat," jelas Hasto.

Dok. Istimewa
Dok. Istimewa

Hasto tidak menjelaskan kapan rapat pleno untuk membahas status keanggota Cinta digelar. Menurutnya, Cinta juga punya opsi lain mengundurkan diri sebagai anggota PDIP.

Dok. Istimewa
Dok. Istimewa

"Sanksi pemecatan diputuskan apakah dipecat atau tidak itu dalam rapat pleno DPP bisa juga yang bersangkutan mengundurkan diri tapi yang pasti yang bersangkutan tidak dicalonkan dalam Pemilu 2024," ujar Hasto.

Rekomendasi