Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta pemerintah mendengarkan kritik publik terkait rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Menurut Hasto, peningkatan kualitas pendidikan serta penguatan perguruan tinggi yang sudah ada seharusnya menjadi prioritas sebelum membentuk lembaga pendidikan baru.
Hal itu disampaikan Hasto merespons pembentukan URI yang belakangan menuai sorotan karena dinilai belum melalui pembahasan di DPR.
“Seluruh kebijakan strategis pemerintah seharusnya melalui kajian yang mendalam agar tidak ada kontroversi di dalamnya,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).
Hasto menilai tantangan utama pendidikan nasional saat ini bukan sekadar menambah jumlah lembaga, melainkan meningkatkan mutu pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, inovasi, serta pembangunan karakter generasi muda.
Menurut dia, Indonesia telah memiliki banyak perguruan tinggi yang perlu diperkuat sesuai dengan bidang keunggulan masing-masing.
“Yang harus kita perkuat adalah diferensiasi setiap universitas, tetapi dalam irama yang sama, yakni penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi,” ujarnya.
Selain itu, Hasto mengingatkan pemerintah agar pembentukan URI tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), yang selama ini menjadi wadah pembinaan calon pemimpin nasional.
Menurut Hasto, Lemhannas telah memiliki peran strategis dalam mempertemukan pemimpin sipil dan militer dari berbagai daerah untuk memperkuat wawasan kebangsaan serta kepemimpinan nasional.
“Supaya tidak tumpang tindih. Lemhannas sudah menjadi tempat pembinaan kepemimpinan nasional, baik sipil maupun militer,” katanya.
Hasto menambahkan, pengembangan perguruan tinggi seharusnya dilakukan berdasarkan peran strategis masing-masing. Ia merujuk gagasan Presiden pertama RI Soekarno yang menempatkan universitas sebagai City of Intellect.
Ia mencontohkan Universitas Pattimura dan Universitas Cenderawasih yang sejak awal diarahkan menjadi pusat pengembangan ilmu kemaritiman. Sementara Institut Pertanian Bogor (IPB) dikembangkan sebagai pusat riset ketahanan dan kedaulatan pangan.
“Roh universitas sebagai City of Intellect itu yang harus dihidupkan kembali. Diferensiasi berdasarkan koridor strategis itulah yang perlu disusun sebelum mendirikan lembaga-lembaga baru,” ujarnya.
Hasto juga meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas anggaran pendidikan. Menurutnya, berbagai masukan publik terkait kebutuhan beasiswa, peningkatan kualitas pendidikan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik perlu menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan.
“PDI Perjuangan sependapat dengan suara-suara rakyat yang harus menjadi basis dalam kebijakan strategis pemerintah,” tegasnya.