Pemkab dan DPRD Serang Salurkan 14 Ton Beras, Perkuat Kolaborasi Tangani Bantuan Banjir Serang

Kolaborasi Pemkab dan DPRD Serang menyalurkan 14 ton beras kepada 1.400 KK korban terdampak Bantuan Banjir Serang di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, sebagai wujud komitmen meringankan beban masyarakat.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Pemkab dan DPRD Serang Salurkan 14 Ton Beras, Perkuat Kolaborasi Tangani Bantuan Banjir Serang
Kolaborasi Pemkab dan DPRD Serang menyalurkan 14 ton beras kepada 1.400 KK korban terdampak Bantuan Banjir Serang di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, sebagai wujud komitmen meringankan beban masyarakat. (AntaraNews)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat baru-baru ini menyalurkan bantuan sosial berupa 14 ton beras. Bantuan ini ditujukan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif dalam merespons bencana alam.

Anggota DPRD Kabupaten Serang, Ahmadi, menyatakan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan langkah nyata untuk meringankan beban ribuan Kepala Keluarga (KK). Sebanyak 1.400 KK di Desa Ranjeng menerima paket beras tersebut pada Minggu lalu. Inisiatif ini menekankan pentingnya sinergi dalam penanganan kedaruratan bencana.

Total 14.000 kilogram beras ini berasal dari alokasi Pemkab Serang dan donasi gotong royong berbagai pihak. Upaya bersama ini mencerminkan kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya yang sedang menghadapi kesulitan. Distribusi bantuan menjadi prioritas utama untuk memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi.

Sinergi Eksekutif-Legislatif dalam Penyaluran Bantuan Banjir Serang

Ahmadi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Serang, menjelaskan rincian sumber bantuan beras tersebut. Dari total 14 ton, 10 ton dialokasikan langsung oleh Pemkab Serang di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Rachmatuzakiyah. Sisanya, 4 ton, merupakan hasil donasi dari anggota DPRD, Camat Ciruas, Kepala Desa Ranjeng, serta para donatur lainnya.

Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada penyediaan logistik, tetapi juga melibatkan sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pertanian. Dinas Sosial Kabupaten Serang terus melakukan penanganan terhadap warga terdampak di beberapa kecamatan yang mengalami banjir. Dinas Pertanian Kabupaten Serang juga menyiapkan benih baru untuk lahan sawah yang terdampak banjir. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat memaksimalkan dampak positif bantuan.

Sebelum Desa Ranjeng, bantuan serupa telah didistribusikan ke berbagai wilayah terdampak banjir lainnya di Kabupaten Serang. Kecamatan Pontang, Carenang, Binuang, Lebakwangi, Kragilan, Kibin, Cikande, hingga Kopo telah menerima uluran tangan. Hal ini menunjukkan cakupan penanganan bencana yang luas dan merata di seluruh wilayah.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, semangat kerja kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama bagi Pemkab dan DPRD Serang. Ahmadi menegaskan bahwa kesulitan finansial tidak boleh menghalangi upaya untuk membantu masyarakat. Komitmen ini menjadi landasan kuat dalam setiap aksi tanggap Bantuan Banjir Serang.

Sorotan pada Akar Masalah dan Harapan Evaluasi Infrastruktur Penanganan Banjir

Selain penanganan darurat, Ahmadi juga menyoroti akar masalah yang sering menyebabkan banjir di Kabupaten Serang, yaitu pendangkalan sungai. Saat masih bertugas di Komisi IV DPRD, pihaknya kerap mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk melakukan normalisasi. Normalisasi sungai dianggap krusial untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.

Ahmadi mengungkapkan bahwa kewenangan untuk normalisasi sungai berada di tangan Balai Besar Wilayah Sungai. Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai, termasuk konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Menurutnya, mayoritas sungai di daerah tersebut sudah mengalami pendangkalan yang parah. Namun, fokus BBWS lebih banyak tertuju pada pembangunan drainase dan Tembok Penahan Tanah (TPT), yang mungkin kurang efektif mengatasi masalah utama.

Kondisi pendangkalan sungai yang parah ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Koordinasi antara pemerintah daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai menjadi sangat penting. Solusi jangka panjang harus mencakup pengerukan dan pemeliharaan rutin terhadap aliran sungai.

Musibah banjir ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Serang. Ahmadi berharap ada peningkatan kepekaan dan kesigapan dalam penanganan infrastruktur serta mitigasi bencana ke depannya. Perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan adalah kunci untuk melindungi masyarakat dari dampak Bantuan Banjir Serang.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi