GREAT Institute: Dunia Butuh Prinsip Inclusive Security di Tengah Gejolak Geopolitik Global

GREAT Institute menyoroti pentingnya prinsip Inclusive Security untuk mencegah unilateralisme dan gejolak geopolitik global, terutama pasca-kebijakan Trump yang memicu ketegangan internasional.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
GREAT Institute: Dunia Butuh Prinsip Inclusive Security di Tengah Gejolak Geopolitik Global
GREAT Institute menyoroti pentingnya prinsip Inclusive Security untuk mencegah unilateralisme dan gejolak geopolitik global, terutama pasca-kebijakan Trump yang memicu ketegangan internasional. (AntaraNews)

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, baru-baru ini menekankan urgensi penerapan prinsip inclusive security di tingkat global. Prinsip ini dianggap krusial untuk menghindari terulangnya insiden seperti yang dialami Presiden Venezuela Nicolás Maduro, yang disebut diculik oleh pasukan Amerika Serikat.

Menurut Teguh, inclusive security berarti tidak ada lagi negara yang bergantung pada pertahanan negara adidaya, yang kemudian dapat memaksakan kehendaknya. Ia mengutip peribahasa Latin “Si vis pacem para bellum” yang berarti “jika kau mendambakan perdamaian bersiap-siaplah hadapi perang!”, sebagai prinsip realis dalam politik luar negeri.

Pernyataan ini disampaikan dalam Focus GREAT Discussion (FGD) bertema 'Amerika Era Donald Trump dan Gejolak Geopolitik Multiblok di Ambang Perang'. Diskusi tersebut mengupas bagaimana kebijakan Donald Trump telah memicu gejolak baru dalam dinamika politik internasional dan pertahanan negara.

Kebijakan Unilateral dan Dampaknya pada Tatanan Global

Presiden Trump berani memerintahkan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro karena ia menjalankan kebijakan luar negeri yang berpijak pada keputusan individu. Dr. Rizal Darma Putera, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), menjelaskan bahwa hal ini dipengaruhi oleh faktor idiosyncratic atau kepribadian, serta faktor persepsi. Pendekatan personalistik dalam kebijakan luar negeri tidak hanya terlihat pada Trump, tetapi juga pada pemimpin seperti Putin di Rusia dan Xi Jinping di Cina, bahkan Presiden Prabowo.

Duta Besar RI untuk Republik Austria dan Kantor PBB di Wina periode 2017-2021, Dr. Darmansjah Djumala, menyoroti dampak kebijakan luar negeri sepihak (unilateral) Amerika era Trump. Menurutnya, unilateralisme ini dapat melemahkan tatanan global dan memicu negara-negara lain untuk bertindak serupa, seperti invasi Rusia ke Ukraina dan ancaman China terhadap Taiwan.

Djumala menambahkan bahwa unilateralisme regional semacam ini akan berujung pada unilateralisme global, di mana setiap kekuatan regional akan bertindak sepihak di kawasan masing-masing. Hal ini melanggar pakem politik luar negeri yang sudah ada dan menciptakan ketidakstabilan.

Diplomasi Indonesia dan Tantangan Geopolitik Kontemporer

Mantan Ketua Dewan Gubernur International Atomic Energy Agency (IAEA) periode 2017-2018 itu juga menyarankan agar Indonesia mengedepankan soft-diplomacy yang berfokus pada perundingan damai. Bahkan, ia menekankan perlunya pendekatan baru yang disebut meta-diplomacy, yaitu diplomasi berbasis nilai moral dan etika.

Indonesia memiliki modal utama untuk metadiplomasi, seperti semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok (GNB), serta reputasi sebagai bangsa yang moderat dan toleran. Modal ini dapat dimanfaatkan untuk membangun perdamaian dan stabilitas di tengah gejolak global.

Teguh Santosa menyimpulkan bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk mengikuti inisiatif Trump dalam Board of Peace (BoP) terkait isu perdamaian Gaza adalah langkah yang tepat. Inisiatif Trump ini juga mendapatkan dukungan dari PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan nomor 2803. Teguh menyebut ini sebagai negative peace yang diperlukan untuk menghentikan konflik, sebelum kemudian mewujudkan positive peace.

Peran Rakyat dalam Menghadapi Gejolak Global

Kepala Desk Politik GREAT Institute, Hanief Adrian, menegaskan pentingnya persatuan antara Presiden Prabowo dan rakyat dalam menghadapi gejolak geopolitik yang berpotensi memicu perang dunia. Sentimen negatif terkait bergabungnya Indonesia dalam BoP Gaza, yang dianggap sebagai agenda Zionis Israel, perlu dihadapi dengan komunikasi kebijakan yang efektif dari juru bicara Presiden.

Hanief menekankan bahwa Presiden Prabowo memerlukan dukungan berupa kekuatan rakyat. Dukungan ini krusial agar Indonesia mampu bertahan dalam gejolak geopolitik jika terjadi perang besar. Persatuan nasional menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi