Gaduh Musda Demokrat Dinilai Bentuk Bersih-Bersih Sisa Konflik dengan Moeldoko

Partai Demokrat kembali diterpa isu perpecahan dalam internalnya, pasca-sejumlah Musyawarah Daerah (Musda) terkait pemilihan Ketua DPD yang berakhir gaduh. Diduga adanya permainan DPP dalam sistem pemilihan Ketua DPD melalui fit and proper test sehingga menimbulkan kegaduhan.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin menilai kegaduhan itu semakin memperkuat masih adanya kubu-kubu yang bersebrangan dengan Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ya. Masih ada kubu-kubuan. Sehingga Ketum terpilih yang dianggap bukan kubu AHY ya dihajar," kata Ujang saat dihubungi merdeka.com, Jumat (3/6).

Menurutnya, penyebab tersingkirnya kandidat yang gagal terpilih sebagai Ketua DPD menjadi akar perpecahan. Karena, terlihat jelas adanya faktor intervensi dari DPP dalam menentukan kandidat ketua.

"Mestinya Demokrat menjadi partai yang lebih demokratis. Dan pemilih dalam Musda dihormati. Karena pembatalan dalam pemilihan ketum itulah salah satu pemicu atau sebabnya," kata Ujang.

Meski tindakan intervensi DPP seperti ini adalah hal biasa dalam tubuh struktural partai. Hal itu semakin mempertegas tindakan bersih-bersih partai dari sisa- konflik dualisme partai dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

"Mungkin sisa-sisa konflik dengan Moeldoko. Ada dan masih ada," ujarnya.

Di lain kesempatan, oeneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati juga menilai jika upaya DPP Partai Demokrat untuk mengarahkan siapa pemenang Ketua DPD adalah bentuk konsolidasi, usai perpecahan dengan Moeldoko.

"Saya pikir kekisruhan mungkin dari dampak residual dari masalah dualisme yang sempat terjadi sehingga perlu direkonsolidasi ulang agar partai tetap solid," tuturnya.

"Bagian dari upaya rekonsolidasi internal di bawah ketum AHY setelah kemarin berhasil memenangkan gugatan dualisme Partai Demokrat," tambah Wasisto.

Dengan demikian, Wasisto memandang perlunya langkah komunikasi secara intensif yang dilakukan pihak DPP untuk meredam konflik akibat kekisruhan Musda ini.

"Pentingnya komunikasi intensif dari DPP menjadi kunci dalam masalah ini. Saya pikir akomodasi aspirasi kader akar rumput menjadi hal utama agar hal sedemikian tidak menjadi sumber disrupsi internal partai," imbaunya.

Sebelumnya, Sejumlah Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat berakhir gaduh terkait pemilihan Ketua DPD. Hampir keseluruhan Musda Demokrat memiliki kesamaan masalah. Yakni sistem pemilihan Ketua DPD yang dipilih oleh DPP melalui fit and proper test.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan itu memutuskan kandidat lain yang tidak memiliki mayoritas suara terpilih jadi ketua DPD. Hal ini dianggap bahwa DPP tidak demokratis.

Setidaknya, ada empat Musda Demokrat yang berakhir kisruh bahkan sampai terjadi pembakaran atribut partai. Kader Demokrat pun ada yang memilih hengkang dan pindah partai.