DPP Golkar Bantah Penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Karena Dukung Bamsoet

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Dave Laksono membantah penonaktifan 10 Ketua DPD II Golkar di Provinsi Maluku karena mendukung Wakorbid Pratama Bambang Soesatyo (Bamsoet) maju sebagai ketua umum Golkar. Kata dia, alasan semacam itu hanya untuk menutupi kesalahan mereka.

Sania Mashabi
Oleh Sania Mashabi - Reporter
DPP Golkar Bantah Penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Karena Dukung Bamsoet
Dave Laksono. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Dave Laksono membantah penonaktifan 10 Ketua DPD II Golkar di Provinsi Maluku karena mendukung Wakorbid Pratama Bambang Soesatyo (Bamsoet) maju sebagai ketua umum Golkar. Kata dia, alasan semacam itu hanya untuk menutupi kesalahan mereka.

"Enggak benar, itu hanya alasan yang mereka gunakan untuk menutupi kesalahan mereka dalam menjalankan roda organisasi," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Menurut Dave ada alasan lain DPP melakukan penonaktifan. Salah satunya, masalah pelanggaran keuangan di partai.

"Ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan, khususnya soal keuangan partai dan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan garis komando partai," ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar lainnya Maman Abdurahman meminta semua pihak untuk tidak langsung menyimpulkan penonaktifan itu karena masalah dukungan pada Bambang Soesatyo. Dia menegaskan tidak mungkin ada penonaktifan jika tidak ada pelanggaran yang terjadi.

"Karena partai kita dari dulu selalu ada mekanisme dan aturan main, tidak mungkin kalau tidak ada pelanggaran dan justifikasi organisasi bisa begitu saja diberhentikan," ucap Maman.

Tambahnya, jika ada pihak yang merasa keberatan dengan penonaktifan bisa melaporkan ke Mahkamah Partai. Serta tidak menggembar-gemborkan ke media.

"Apabila memang ada sebuah langkah yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme lapornya jangan ke Makhkamah Media tapi lebih baik laporkan ke Mahkamah Partai," tandasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar kembali melakukan penonaktifan pada beberapa Ketua DPD tingkat II. Kali ini ada 10 DPD II Golkar Maluku yang dinonaktifkan.

Penonaktifan itu dibenarkan oleh Politikus Partai Golkar Azis Samual. Penonaktifan tersebut dilakukan dalam rapat pleno di Ambon.

"Itu benar. Rapat pleno jam 2 waktu Ambon. Rapat pleno ya sebenarnya tidak sah karena tidak dihadiri Ketua DPD dan sekretaris DPD," kata Azis pada wartawan, Rabu (10/7).

Rekomendasi