5 Catatan penting SBY-Prabowo untuk pemerintahan Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, ada lima isu strategis dibahas dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Lima aspek itu menyangkut Pemilu 2019, masalah ekonomi, penegakan hukum, persatuan dan kebhinekaan serta ideologi dan dasar negara.

Dari aspek pertama, SBY dan Prabowo, mengharapkan Pemilu 2019 berlangsung jujur dan adil. Keduanya pun bersepakat untuk berkontribusi bagi berlangsungnya Pemilu termasuk Pilpres yang jujur dan adil.

"Kami juga sepakat untuk ikut mencegah jangan sampai politik identitas secara ekstrim mendominasi pelaksanaan Pemilu agar demokrasi kita tumbuh berkembang semakin berkualitas," kata SBY usai pertemuan dengan Prabowo di kediamannya, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Selasa (24/7).

Kemudian mengenai penegakan hukum. Keduanya mengharapkan pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian dan militer netral dalam Pemilu 2019.

"Kami berharap negara menjamin kebebasan berpendapat selama Pemilu berlangsung ini penting agar peserta Pemilu bisa menyuarakan suaranya tanpa dibayangi sikap dianggap melampaui kepatutannya karena kami tahu ada batas-batasnya. Dan jika Pemilu 2019 mendatang berlangsung jujur dan adil maka rakyat kita semua wajib mengakui dan menerima siapapun yang akan jadi pemenangnya," kata SBY.

Terkait ekonomi, keduanya memandang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi selama empat tahun terakhir belum memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Misalnya, kata SBY, lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan dan keseimbangan pembangunan infrastuktur.

Kemudian kebijakan pajak yang dipadang tidak memberikan dampak ke rakyat. Dan yang paling penting menyangkut ekonomi dan rakyat adalah penghasilan atau income golongan orang mampu golongan orang miskin.

"40 persen kalangan bawah yang jumlahnya sekitar 150 juta orang belum memiliki penghasilan tetap," kata SBY.

Selanjutnya mengenai politik dan demokrasi. Keduanya berharap Undang-undang dan sistem sistem ketatanegaraan termasuk indepensi masing-masing lembaga seperti legislatif dan yudikatif

"Kebebasan dan netralitas dalam bernegara dan aparat dalam Pemilu tentu kami dukung termausk juga penertiban hoaks tentu diharapkan secara proporsional," ujar SBY.

Menurut SBY, yang keempat mengenai pentingnya menjaga persatuan, kerukunan sosial dan sikap anti radikalisme. SBY mengatakan, Partai Demokrat dan Gerindra sependapat menolak keras adanya gerakan ekstrimisme dan radikalisme atas nama apapun.

"Namun kami dan Gerindra menolak istilah Islamphobia dan mengecap Islam radikalisme," kata SBY.

Terakhir menyangkut ideologi dan dasar negara. Keduanya sepakat menjalani Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan mencegah upaya untuk menghadirkan ideologi lain atau paham lain yang justru mengancam Pancasila Undang-undang 1945 seperti komunisme dan juga pikiran untuk berdirinya negara beragama.

"Dengan memahami lima isu nasional itu utamanya dirasakan dan dialami oleh rakyat kita, kami sepakat bahwa kelima isu strategis tadi harus menjadi bagian utama visi misi pemerintah mendatang ke depan," kata SBY.