PDIP sebut Pilkada di Lampung banyak politik uang yang terstruktur

PDIP sebut Pilkada di Lampung banyak politik uang yang terstruktur. Idham Samawi melanjutkan bagaimana institusi demokrasi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital tersebut. Menurutnya, hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut.

Oleh Eko Prasetya - Reporter

PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merasa Pilkada di Lampung sangat memprihatinkan. Menurut partai besutan Megawati Soekarnoputri itu, politik uang sangat masif dan terstruktur.

"Tidak hanya praktik money politik yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar di tengah masyarakat secara masif (TSM). Hal ini mengindikasikan bahwa Kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan mengisap kekayaan Lampung telah membunuh demokrasi," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi Idham Samawi, Senin (2/7).

Idham Samawi melanjutkan bagaimana institusi demokrasi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital tersebut. Menurutnya, hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut.

"Mahasiswa tidak mau demokrasi dibunuh, suara rakyat dibungkam, dan aparat serta Bawaslu membiarkan money politic. Dari PDI Perjuangan sendiri sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain," katanya.

Sementara itu, anggota DPR PDI Perjuangan Dapil Lampung Endro Suswantoro mengatakan, praktik politik uang terjadi secara luas. Dia mencontoh praktik money politics di Pekon Kresno mulyo, kec Ambarawa, Kab Pringsewu, desa Cimanuk kec Way lima Kab Pesawaran, peko Sjnar Betung dan pekon Singosari kec Talang Padang, kab Tanggamus.

"Yang dilaporkan masyarakat ratusan amplop masing-masing berisi Rp 50 ribu. Masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tidak dilaporkan dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yg berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat," tuturnya.

Menanggapi itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai untuk bersama kekuatan pro demokrasi dan antikekuatan pemodal untuk terus bergerak dan memproses secara hukum pelanggaran yang terjadi.

"Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," katanya.