Tinggal satu tahun, efektifkah tambah kursi pimpinan DPR dan MPR?

Saat ini DPR memang sudah sepakat menambahkan satu kursi pimpinan DPR dan MPR untuk PDIP yang notabene dalam partai pemenang pemilu 2014. Sedangkan jika ada ada penambahan lebih dari satu kursi seperti di MPR, maka posisi itu untuk PKB dan Gerindra.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah sudah setuju dengan penambahan kursi pimpinan di DPR dan MPR. Kata dia, pemerintah setuju jika ada penambahan satu kursi pimpinan DPR dan dua kursi di MPR.

"Kemarin pemerintah sudah, waktu kita rapat informal. Kita dengan dua tidak menjadi masalah. Di MPR. Tetapi di DPR pemerintah berkeinginan cuma satu," kata.

Aturan mengenai kursi pimpinan DPR dan MPR sebenarnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sekarang tengah dilakukan revisi. Menurut Supratman, penambahan kursi di DPR dan MPR masih terus berdinamika di kalangan fraksi.

Beberapa fraksi sudah setuju penambahan satu kursi di DPR namun muncul opsi lain dengan penambahan dua kursi untuk DPR, MPR dan DPD. Pembahasan itu hingga kini masih belum menemukan kesepakatan, karena itu, anggota komisi I ini akan membawa pembahasan tersebut ke tingkat Panitia Kerja (Panja).

Rencananya, satu kursi pimpinan DPR untuk PDIP. Sedangkan dua kursi pimpinan MPR untuk Gerindra dan PKB.

Pemerintahan saat ini tinggal berjalan satu tahun lagi. Efektifkan menambah kursi pimpinan DPR?

Pengamat LIPI Siti Zuhro menilai penambahan kursi itu merupakan sesuatu hal yang mengada-ada tanpa menjelaskan pertanggunggungjawabannya. "Sekarang apa yang sudah dilakukan DPR sebagai legislatif?" kata Siti kepada merdeka.com.

Siti pun mempertanyakan kebutuhan mendesak apa hingga harus menambah kursi pimpinan DPR dan MPR. Menurutnya, kalau DPR tidak dapat menjelaskan, hal itu tentu hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan saja.

"Ujung-ujungnya politik kepentingan, apakah untuk membagi kekuasaan antar fraksi yang ada," tuturnya.

Apalagi, dengan penambahan kursi pimpinan, tentu menambahkan anggaran lagi untuk fasilitas dan segala macam lainnya. Hal itu tentu membuat prihatin lantaran perekonomian negara sedang defisit.

"Mau utang lagi? Makin bertambah dan tidak memberikan solusi," tuturnya.

Siti melanjutkan, DPR saat ini seakan sedang mencuri waktu lantaran fokus publik sedang Pilkada serentak. Padahal, saat ini juga ramai isu-isu sosial, kemasyarakatan, hukum dan gizi buruk.

"Dalam keadaan seperti ini kenapa ributkan kursi pimpinan? Bagaimana dengan Asmat, mana pengawasan? itu harusnya pengawasan DPR bagaimana kasus gizi buruk ada solusi daripada sibuk bagi-bagi kursi," katanya.