Gejolak internal Golkar, loyalis Setnov legowo tak dipilih Airlangga jadi pengurus

Ada kader Golkar yang tak puas dengan kepengurusan baru era Airlangga Hartarto. Bahkan, kelompok yang tak puas ini membuat Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical) khawatir dengan soliditas partainya yang baru saja adem usai prahara Setya Novanto ditangkap KPK.

Politikus Golkar Aziz Sumual menilai, dinamika yang terjadi di internal Golkar sebagai sebuah hal yang biasa. Terlebih, konflik terjadi karena ada yang kecewa tidak masuk kepengurusan baru Golkar era Airlangga.

"Dalam politik itu biasa ada yang senang dan tidak senang. Tapi soal kepengurusan itukan hak prerogatif ketua umum yang sudah diamanatkan dalam Munas," kata Aziz saat dihubungi merdeka.com, Selasa (6/2).

Aziz di era kepemimpinan Setya Novanto menjadi ketua pemenangan pemilu Golkar wilayah Indonesia Timur. Namun dipimpin Airlangga, Aziz tak mendapatkan tempat.

Tapi, politisi yang dikenal dekat dengan Setya Novanto itu mengaku legowo. Menurut dia, kader yang tak jadi pengurus sudah sewajibnya ikut membesarkan Golkar dengan cara yang lain.

"Saya untuk sementara ini di luar garis (pengurus DPP). Tapi itukan haknya ketum, sebagai politisi ulung tidak perlu kecewa, itu hal biasa," kata Aziz.

Aziz pun mengajak kepada para kader Golkar tak perlu buat gerakan-gerakan yang menggoyang kepemimpinan Airlangga. Dia ingin, Airlangga justru didukung penuh demi kemenangan Golkar di Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Dia pun menitip pesan kepada Melchias Markus Mekeng, sebagai yang menggantikan dirinya di posisi jabatan pemenangan pemilu Indonesia Timur. Aziz minta Mekeng mempertahankan kemenangan Golkar di Pilkada serentak 2018.

"Pemenangan wilayah timur sebuah kemenangan begitu telak, dari 24 kabupaten kota ikut Pilkada Golkar menang 16 kabupaten kota, jadikan sudah separuhnya, 75 persen," kata Aziz.

Soal nasibnya di Golkar setelah Novanto terbelit korupsi e-KTP, Aziz yakin masih dipercaya oleh Golkar. Termasuk kesempatan untuk menjadi calon legislatif di Pemilu 2019.

"Kita kan juga dekat dengan Pak Airlangga, jadi saya tetap mendukung beliau pimpin Golkar berjalan dengan baik menghadapi Pilkada dan Pilpres," jelas Aziz.

Seperti diketahui, Munaslub penunjukan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum pada Desember 2017 lalu tak menyurutkan konflik yang terjadi di internal Partai Golkar. Pemicunya, 261 jabatan pengurus partai yang diumumkan Airlangga pada 22 Januari lalu.

Padahal awalnya, Airlangga dinilai mampu menyolidkan kisruh partai berlambang pohon beringin itu pasca Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP. Namun sayangnya, baru dua bulan menjabat, posisi Airlangga sudah digoyang sana sini oleh kelompok tertentu di Golkar.

Konflik terjadi diyakini karena banyak pengurus Golkar yang tak mendapatkan tempat di DPP partai. Terlebih, salah satu alasannya adalah perampingan dari sebelumnya ada 300 jabatan, hanya tinggal 200-an saja.

"Ini konsekuensi dari penyusunan struktur yang lebih ramping dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya. Dari 300-an lebih sekarang sekitar 200, jadi memang ada sekian ratus yang tereliminir dari kepengurusan Partai Golkar," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2) kemarin.

Sederet diskusi yang mempertanyakan kredibilitas pemilihan pengurus Golkar di era Airlangga memang gencar dilakukan sejak pengumuman yang dilakukan menteri Perindustrian itu. Misalnya, pada 31 Januari lalu, GMPG dan PGB menggelar diskusi dengan tema 'Mempertanyakan kredibilitas penyusunan pengurus DPP Partai Golkar'. Diksusi ini dihadiri oleh senior Golkar, Yasril Ananta Baharuddin, sejumlah pengamat politik dan Perwakilan Ormas Tri Karya.

Yasril disebut adalah loyalis Jusuf Kalla (JK). Isi diskusi, disebut menyudutkan tentang Melchias Markus Mekkeng yang menjadi tim penyusun pengurus Golkar.

"Isi diskusi rata-rata menyalahkan Mekkeng yang menyusun kepengurusan," bisik seorang sumber di internal Golkar.