Waketum Demokrat minta pemerintah netral di tahun politik 2018

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Roy Suryo meminta pemerintah agar netral di tahun politik 2018. Dia tidak ingin di masa Pilkada pemerintah berat sebelah.

"Kami berharap pelaksanaan di tahun 2018 ini berjalan secara netral, tidak berpihak. Yang pertama adalah negara. Itu harus netral. Negara dalam arti pelaksana pemerintahannya, jangan sampai pemerintah cenderung tidak netral," kata Roy saat acara diskusi Refleksi tahun 2017 dalam menghadapi tahun politik 2018 di Restoran Ayam Suharti, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1).

Dia mencontohkan saat Pilkada DKI, ketika Presiden Joko Widodo satu mobil dengan calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama kala itu, meninjau proyek Simpang Susun Semanggi.

"Contohnya sebenarnya sangat jelas, karena pada salah satu acara, banyak dicontohkan. Misalnya pada Pilkada DKI sudah jelas ada calon, statusnya sudah tersangka. Tapi kepala negara masih mendampinginya. Bahkan satu mobil dengan yang bersangkutan. Ini kan contoh yang tidak pas," cerita Roy.

Pakar telematika ini juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak mempengaruhi lembaga penegak hukum untuk melakukan kriminalisiasi. Saat Pilkada 2017, kata Roy, saat Syilviana Murni diusung partainya dituding mendapatkan kriminalisasi aparat. Namun kata dia saat ini kasus Silvi tak jelas.

Kemudian, dia juga mencontohkan saat ratusan mahasiswa diduga ada yang menggerakkan untuk berdemonstrasi di kediaman pribadi Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengatakan sudah jelas siapa pelakunya namun pihak kepolisian tidak mengusut kembali.

Setelah itu, adanya juga dugaan intervensi dari dua pimpinan lembaga negara kepada Gubernur Papua yang juga kader Demokrat Lukas Enembe.

"Dan terakhir, terjadi pada Syaharie Jaang (di Kalimantan Timur). Mau diusung oleh Demokrat tapi setelah itu ada pemanggilan dari Polisi. ini perlu ada kritisi," imbuh Roy.