DPR minta aparat jadikan rehabilitasi ladang bisnis dijatuhi sanksi

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil meminta kepolisian mengaudit dan melacak keterlibatan anggotanya yang menjadikan rehabilitasi pecandu narkoba sebagai lahan bisnis. Nasir meminta aparat yang terlibat harus dijatuhi sanksi tegas."Itu tinggal diaudit. Bukan berarti ditinggalkan, diaudit aja. Yang menyimpang tinggal dikenai sanksi, kalau memang menjurus ke korupsi dibawa ke ranah hukum. Kalau memang administrasi dikasih sanksi," kata Nasir saat dihubungi merdeka.com, Rabu (2/11)."Dan rehab itu perintah UU itu. Bahwa pelaksanaannya ada yang memperkaya diri ya harus ditindak diganti dan sebagainya," sambungnya.Nasir menuturkan saat ini Indonesia tengah dalam kondisi darurat narkoba. Sehingga, perlu adanya perbaikan program rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Pihaknya pun berencana menanyakan laporan aparat yang bermain dalam program rehabilitasi ini kepada Polri."Sudah sering kita tanya dan akan kita tanya terus itu. Ya itu lah harus diperbaiki semuanya. Ini negara sudah darurat narkoba maka harus banyak akal mensiasatinya dari yang rehab-rehab itu juga harus dijalankan," tegasnya.