Gempuran Fahri Hamzah ke Jokowi makin menjadi-jadi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terus mengkritik Presiden Joko Widodo. Teranyar soal mega proyek Hambalang senilai 2,5 triliun. Fahri menilai, seharusnya Jokowi tak perlu banyak bicara mengenai setiap proyek yang terhenti oleh kasus korupsi. "Jokowi enggak usah ngomong tapi kerjakan saja. Ini sudah terlalu lama dan kayak gini banyak bangunan mangkrak karena tertangkap tangan dll," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/3).Dia mengatakan, proyek Hambalang tak boleh terhenti hanya karena kasus korupsi yang menyeret beberapa petinggi Demokrat. Selain jumlah aset yang disita sudah melebihi harga proyek, kondisi bangunan Hambalang tak boleh dikabarkan begitu saja oleh Jokowi."Yang Rp 2,5 triliun jangan dibiarkan rusak dong. Urusan uang rakyat jangan dibiarkan hancur juga. Kasus tangkap tangan yang berakibat penyitaan aset. Aset sita lebih dari Rp 3 triliun itu rusak. Meski milik swasta ya enggak boleh dirusak juga," jelas dia.Lalu soal Kapal China yang kembali melanggar wilayah perairan Indonesia. Fahri terlihat geram mendengar itu. Dia mengatakan, soal Natuna, Jokowi sudah seharusnya turun tangan dan tidak sekedar mempercayakan hal itu kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut Fahri, persoalan Natuna adalah menyangkut politik kawasan regional dan tidak boleh dianggap sebagai masalah sepele. Natuna, kata dia, adalah salah satu sumber energi Indonesia. Di mata dunia, kawasan ini menjadi incaran China dan AS demi memperluas politik kawasannya. "Pemerintah jangan anggap remeh hal itu dan serahkan ke Ibu Susi. Di persoalan Natuna ada politik regional dan militer. Karena itu, Pak Jokowi pimpin sendiri, jangan suruh Ibu Susi," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/3). "Ibu Susi hanya urus kapal nelayan. Kalau diserahkan ke ibu Susi fatal cara pikirnya. Ini soal kawasan regional. China mau kuasai, kita mau ke mana? Jangan cuma jadi penonton. Kita harus punya sikap jelas," sambung dia. Sebelumnya, Fahri juga menyerang Jokowi soal peseteruan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said akibat lemahnya komando Presiden Jokowi. Menurutnya, hal ini akan memunculkan pesimisme pada iklim investasi di Indonesia. "Presiden tidak seharusnya mengungkapkan problem interennya ke publik, harusnya dia selesaikan di dalam. Kedua, itu tuduhan orang untuk mengidentifikasi adanya kelemahan leadership presiden itu menyeruak, dan ini mendatangkan pesimisme tidak saja publik tapi juga market," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3). Politisi PKS ini meminta agar Jokowi tidak mengumbar keluhannya ke publik. Sebab hal tersebut justru akan membebani publik dengan masalah pejabat yang tak penting. "Sudah capek rakyat mendengar keluhan-keluhan soal pejabat. Presiden jangan merusak itu, selesaikan saja di dalam. Itu urusannya, presiden mau memecat menterinya hari ini pun, itulah prerogatif dia," tandasnya.