Dieqy Hasbi Widhana

"Tapi orangnya siapa, Pak Jokowi yang tentukan."

Hal tersebut agar tak ada vaksin yang beredar tanpa melalui pengecekan pemerintah.

‎"Tolong Pak Tito ambil alih kasus kasus korupsi," kata Fahri.

14 Rumah sakit tersangka vaksin palsu harus melakukan pendataan ulang korbannya.

Sebab selama ini BPOM hanya bisa mengawasi peredaran di luar rumah sakit atau fasilitas kesehatan saja.

Mengingat usia anak-anak peserta vaksin ulang sudah melebihi usia yang disarankan.

Padahal dokter maupun pihak rumah sakit mendapatkan obat itu dari hasil penjualan promo yang tidak jelas.

Bareskrim mengembangkan kasus ini mulai dari Jakarta Timur, Bekasi hingga ke Depok.

Menkes juga telah membeberkan nama rumah sakit dan bidan yang menjual vaksin palsu.

Ada kecurigaan karena adanya kelangkaan vaksin tertentu di pasar yang bukan merupakan vaksin program pemerintah.

Sebelumnya sudah ada 14 daftar rumah sakit yang dirilis Menkes sebagai penerima vaksin palsu.

14 Rumah sakiti itu sudah menjadi tersangka pengedaran vaksin palsu oleh Bareskrim Mabes Polri.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy belum mendapatkan informasi pasti kapan akan ada reshuffle.

Pengangkatan Gories Mere sebagai staf ahli bidang intelijen berikan sinyal cukup jelas Istana tak percaya Sutiyoso.

"Masalahnya kan kalau mau bikin Pansus, penggagasnya harus menerangkan dulu targetnya bakal seperti apa," ujarnya

Belum ada pertemuan yang terlihat antara para ketua umum partai dengan Presiden Jokowi.

Tito diminta selaraskan kerja antara Polri, Kejaksaan dan Polri.

Harus ada evaluasi mendalam terkait kasus itu. Fadli juga berharap ada sanksi atas kasus ini.

Komisi X kecewa karena Menkes Nila tak mau mengungkap nama RS penyedia vaksin palsu.

Menurutnya kebanyakan pertai politik merapat ke pemerintah hanya untuk mencari keuntungan semata.