Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali membeberkan salah satu alasan dirinya enggan menggunakan kendaraan politik, yakni besarnya dana yang harus digunakan untuk menggerakkan mesin partai.
Dengan kalkulasi kasar, minimal harus mengeluarkan Rp 200 miliar.Menanggapi hal tersebut, sejumlah partai politik meminta Ahok mengungkapkan partai mana yang pernah mematok mahar politik.
"Masalah mahar harusnya Ahok bisa memastikan dan tidak hanya melempar wacana yang tidak bisa dibuktikan. Tolong dibuktikan, jangan hanya asal bicara tapi kalau bentuk tuduhan jangan hanya sekedar teriak," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukriyanto saat dihubungi, Jumat (11/3). Senada dengan Demokrat, Wasekjen PKB Daniel Johan berharap agar Ahok tak asal memunculkan asumsi ke publik.
"PKB enggak pakai gitu-gituan. Ahok mah enggak perlu didorong-dorong untuk hal ini, kalau dia enggak sebut malah artinya asal bunyi," ucap politikus berdarah Tionghoa ini.Daniel juga sempat mengingatkan kepada Ahok bahwa partai politik adalah pilar demokrasi. Selain itu melalui partai politik eksistensi negara menjadi ada."Menghancurkan partai sama saja menghancurkan pilar tersebut. Kita sepakat banyak kekurangan dari partai, tugas kita membuat partai menjadi baik sesuai harapan rakyat sehingga demokrasi bisa membawa kebaikan untuk negara dan rakyat," ujarnya.