Kasus Mahar Politik

Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.

Kader partai NasDem dan calon legislatif di Kabupaten Indramayu ramai-ramai mundur.

"Saat angka indeks demokrasi menurun maka angka korupsi naik dan sebaliknya," jelas JK saat membandingkan demokrasi dan tingkat korupsi.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, mengakui gelaran pilkada memang membutuhkan biaya tidak sedikit. Tetapi tetap saja dilarang keras bermain di luar aturan yang telah dibuat.

Ketua DPW PKS Provinsi Papua Kusmanto membantah. Dia mengatakan, narasi dalam video yang menyebut soal pemberian uang suap, tidak benar.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung kembali mengklaim proses rekrutmen calon kepala daerah dari partai berlambang beringin bersih. Proses rekrutmen tanpa mahar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan partai politik melakukan standar integritas tidak melakukan politik uang dan mahar politik. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengapresiasi langkah partai politik yang menerapkan antimahar.

Alex mengungkapkan, besaran mahar yang diberikan calon kepala daerah berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta. Pemberian uang tersebut diakui responden merupakan sebuah kesepakatan.

Isu mahar politik sebesar Rp 500 miliar belum berakhir, padahal Bawaslu sudah menyampaikan tidak menemukan pelanggaran pemilu terkait dugaan pemberian mahar politik.

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding melihat ada kejanggalan dari keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan mahar Rp 500 M yang masing-masing diberikan Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merespons pernyataan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut lembaga itu tak serius mengungkapkan kasus mahar politik Sandiaga Uno. Bawaslu menegaskan, sudah memanggil Andi Arief sesuai dengan aturan. Namun Andi selalu absen.

Sampai kasus ini diputuskan berhenti, Sandiaga Uno belum diperiksa. Begitu juga saksi kunci yang mencetuskan isu itu pertama kali, Wasekjen Demokrat, Andi Arief juga belum dimintai keterangannya.

Dia menuturkan, keputusan ini aneh. Pasalnya, Wasekjen Demokrat Andi Arief yang memberikan kabar adanya dugaan mahar masih belum diperiksa. Selain itu, Sandiaga pun juga tak ikutan dipanggil.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengapresiasi kerja Bawaslu dan semua pihak yang sudah memproses isu mahar itu secara transparan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengomentari dihentikannya tindaklanjut kasus dugaan mahar politik bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno pada PAN dan PKS oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia menilai, keputusan itu sudah tepat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) memutuskan tidak menindaklanjuti laporan dugaan mahar politik Rp 1 triliun dari bakal cawapres Sandiaga Uno ke PAN dan PKS. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) memutuskan tidak menindaklanjuti laporan dugaan mahar politik Rp 1 triliun dari bakal cawapres Sandiaga Uno ke PAN dan PKS. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Badan Pengawas Pemilu memutuskan Bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno tak melanggar terkait dugaan mahar politik. Kasus itu mencuat setelah Sandiaga disebut mengucurkan masing-masing uang Rp 500 miliar untuk PAN dan PKS demi menjadi calon wakil presiden.

Bawaslu juga memutuskan bahwa tidak ada dugaan pelanggaran Pemilu dalam kasus tersebut. Keputusan ini diambil Bawaslu setelah memeriksa pelapor dan saksi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti dugaan mahar Rp 1 triliun dari Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN yang diungkap Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief, hari ini. Rapat akan digelar setelah rapat dengar pendapat Bawaslu dengan Komisi II DPR.