PKS sebut Jokowi bohong tak tahu kebijakan kenaikan DP mobil pejabat

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau cuci tangan atas polemik kenaikan tunjungan uang muka mobil pejabat negara. Bahkan, Jokowi terkesan menyalahkan para menterinya atas penerbitan Perpres Nomor 39 Tahun 2015 itu."Bohong itu. Dia itu enggak gentleman. Jadi ibarat peribahasa, lempar batu sembunyi tangan. Tidak mungkin Presiden itu enggak tahu setiap kebijakan," kata Nasir saat dihubungi merdeka.com, Senin (6/4). Anggota Komisi III DPR ini mengakui memang benar usulan menaikkan tunjangan uang muka mobil dinas bagi pejabat negara dilakukan oleh DPR. Namun, usulan tersebut harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan sebelum diserahkan ke Presiden. Sehingga, menurut dia, mustahil Presiden tidak mengetahuinya. "Memang tunjangan itu naik tapi tiap lima tahun sekali. Bukan setahun sekali naik. Naiknya juga tidak signifikan yang sekarang. Jadi misalnya benar tunjangan itu naik ya Presiden harus tanggung jawab," terang dia.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak tahu bahwa Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang tunjangan uang muka kendaraan bermotor pejabat negara yang ditekennya beberapa waktu lalu menuai kontroversi. Jokowi mengatakan seharusnya semua Perpres yang ditekennya sudah melalui proses pemfilteran oleh menteri terkait."Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen artinya hal seperti itu harusnya di kementerian sudah menscreening apakah berakibat baik dan tidak untuk negara dan itu coba dicek atas usulan siapa?," ujar Jokowi usai dari Solo di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4).