Lebih baik Menakertrans urusi upah buruh ketimbang Rhoma

Muhaimin diminta jangan terlalu mengurusi PKB dan politik sementara pekerjaannya terabaikan.

Randy Ferdi Firdaus
Oleh Randy Ferdi Firdaus - Reporter
Lebih baik Menakertrans urusi upah buruh ketimbang Rhoma
Muhaimin Iskandar . ©2012 Merdeka.com/Imam Buhori

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar untuk menghentikan manuver politik yang tidak ada kaitannya dengan tupoksinya.Nova meminta, Muhaimin kembali fokus melaksanakan kewajiban utamanya sebagai menteri ketimbang meminta Raja Dangdut Rhoma Irama masuk ke dalam Partai Kebangkitan Bangsa demi mendongkrak suara partai.Sebab, kata Nova, masih banyak permasalahan yang terjadi di kementerian yang Muhaimin pimpin yang belum dapat terselesaikan dengan baik. Salah satunya konflik yang terjadi dalam tubuh LKS Tripartit, sebuah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan.Anggota LKS Tripartit sendiri terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB).Nova melanjutkan, dalam beberapa waktu belakangan, Apindo sebagai perwakilan pengusaha merasa tidak mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasinya terutama terkait penetapan upah minimum."Makaya sudahlah pak Muhaimin stop dulu kesibukan dengan Rhoma Irama, ya mbok diurus dulu masalah ini yang lebih penting," jelas Nova di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (9/1).Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, sebagai seorang menteri yang memiliki peran besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, seharusnya Muhaimin bisa mencurahkan tenaga dan waktunya untuk berkecimpung diruang pengabdian.Dia menilai, sangat disayangkan, apabila Muhaimin terlalu sibuk mengurus strategi untuk memenangkan partainya dengan melupakan tugas utamanya sebagai Menakertrans."Lah kalau sampe Apindo nantinya memboikot apalagi dengan berbagai bukti, inikan menandakan ada pihak yang tidak diakomodir suaranya," tegas Nova.Untuk itu, kata dia, langkah serius perlu ditunjukan oleh Kemenakertrans agar segera membenahi konflik yang terjadi di dalam LKS Tripartit sehingga tidak berujung pada kesemrawutan sistem pengupahan nasional."Jadi LKS Tripartit ini kan miniatur dari hubungan industrial, kalau miniatur perwakilan saja egosentris saya rasa jadi menakutkan bagaimana nasib seluruh rakyat Indonesia nantinya," tandasnya.

Rekomendasi