Polda Jatim sebut tak akan tangani money politics di Pilkada serentak
Merdeka.com - Polda Jawa Timur siap menindak tegas praktik politik uang di Pilkada serentak 2018. Meski tidak bisa serta-merta menanganinya secara langsung. Terkait money politics, Kapolri Jendral Tito Karnavian juga sempat menginstruksikan jajarannya untuk tegas pada siapapun yang terlibat.
"Kapasitas kami menjaga keamanan (Pilkada). Artinya, kalau (money politics) kita temukan, kita serahkan ke Gakumdu (penegakan hukum terpadu)," kata Kabag Ops Dir Ops Polda Jawa Timur, AKBP Djoko DJ saat menghadiri Deklarasi Pilkada Damai yang Ramah HAM di kantor KPU Jawa Timur, Jalan Tenggilis, Surabaya, Kamis (19/4).
Dijelaskan Djoko, Gakumdu ini terdiri dari unsur Bawaslu, Polri, dan kejaksaan. Sehingga, semua perkara pidana yang menyangkut Pilkada, termasuk politik uang Gakumdu yang menangani.
"Tergantung nanti tidak jatuhnya bagaimana. Kalau diserahkan ke Bawaslu, kalau itu cukup bagi Bawaslu merekomendasi, ya diserahkan ke pihak kepolisian," ucap perwira dua melati di pundak ini.
"Jadi tidak serta-merta polisi menangani, tidak. Diserahkan ke Bawaslu dulu, kalau itu memenuhi syarat, diserahkan ke kepolisian," tegas Djoko.
Seperti diketahui, pada 27 Maret lalu, kapolri, Jendral Tito Karnavian meminta anggotanya menindak tegas para pelaku politik uang di Pilkada serentak. Ini dikatakan Tito saat memberi sambutan di Launching Anugerah Jurnalistik Polri 2018 di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan.
"Paslon, kita harap bertanding dengan sehat dengan program. Siap menang, siap kalah. Tapi itu teori. Praktiknya siap menang dan nggak siap untuk kalah. Akhirnya menghalalkan segala cara, money politik salah satunya," ucap Tito kala itu.
Dan untuk mengantisipasi praktik politik uang di Pilkada serentak itu, Tito mengaku bahwa Polri sudah membentuk Satgas Anti-money Politics. "Mungkin tidak menyelesaikan masalah, paling tidak memberikan pelajaran," tandas Tito.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polda Jatim Jawab Hasto soal Kepala Daerah PDIP Ditekan Agar Tak Dukung Ganjar-Mahfud: Tak Benar!
Hasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang
Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP: Politik Uang Bagian dari Kejahatan Demokrasi
Hasto yakin Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan memenangkan Pilpres 2024 meski dibayangi politik uang atau money politic paslon lain.
Baca SelengkapnyaJawab Hasto, Komandan Kodim Gunungkidul: Tidak Ada Penurunan Bendera Partai
Di rute-rute yang dilewati oleh Jokowi masih terpasang bendera-bendera dari parpol.
Baca SelengkapnyaBawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang
Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca Selengkapnya