Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengomentari pertemuan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dengan para Sekretaris Jenderal partai koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hidayat menilai, seharusnya pertemuan itu dilakukan di luar Kantor Kementerian Sekretaris Kabinet.

"Harusnya kan juga mementingkan fatsun dan aturan aturan, terkait masalah dengan dukungan program pemerintah alangkah lebih elok kalau Seskab pun selenggarakan di luar kantor Seskab," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5).

Menurut Hidayat, pertemuan itu menimbulkan pertanyaan. Sebab, tidak seharusnya Seskab bertemu dengan petinggi partai politik saat berkantor.

"Ketika ini diselenggarakan di kantor Seskab, itu menimbulkan pertanyaan karena Seskab bukan mengurusi koalisi partai-partai tapi mengurusi kabinet, kabinet itu adalah negara," ujarnya.

Wakil Ketua MPR ini menambahkan, jika pertemuan dilangsungkan dengan menggunakan fasilitas kenegaraan akan menambah kegaduhan. Karena tidak seharusnya pertemuan politik dilakukan dalam ranah pemerintahan.

"Maksud saya parpol pasti punya anggaran. Kita tidak picky menambah kegaduhan. Marilah berpolitik secara elegan, mana yang kewenangan negara lakukan, mana yang kewenangan parpol lakukan, kewenangan rakyat lakukan, semua ada aturannya dan fatsun politik dipentingkan," ucapnya.

Diketahui, Sekretaris Kabinet Pramono Anung melakukan pertemuan khusus dengan sembilan sekretaris jenderal partai politik pada Senin (7/5) siang. Pertemuan tersebut digelar di Gedung Sekretariat Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pramono menyebut, pertemuan itu merupakan inisiatifnya.

"Inisiatornya dari saya. Saya ini yaitu Pramono Anung Wibowo, Sekretaris Kabinet," ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/5).

Mantan Sekjen PDIP itu mengungkapkan, pertemuan dia dengan sekjen parpol dalam rangka menyampaikan capaian kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia berharap, para sekjen bisa menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang sudah dilakukan pemerintah.

"Supaya semuanya tahu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah," ujar dia.

Pramono membantah jika pertemuan ini dianggap sebagai upaya pemerintah untuk berpolitik. Menurutnya, dalam berdemokrasi sah-sah saja pemerintah menyampaikan hasil capaian kerjanya.

"Dalam tradisi demokrasi kan biasa-biasa saja," kata Pramono.