Pasal penghinaan presiden di RKUHP masuk delik umum

Senin, 5 Februari 2018 19:03 Reporter : Sania Mashabi
Pasal penghinaan presiden di RKUHP masuk delik umum Ilustrasi Sidang. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Revisi Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah menyepakati rumusan Pasal 239 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tetap masuk dalam RKUHP. Mereka juga menyepakati delik pasal tersebut menjadi delik umum.

"Ini kita tetap menjadi delik umum ya dengan tadi model pidana yang tadi delphi," kata pimpinan rapat Benny K Harman di rapat di komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

Awalnya Benny dan anggota Panja Arsul Sani menganggap pasal ini tidak begitu terlalu besar hukumannya yakni paling lama lima tahun penjara. Hal itu guna membatasi penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang.

"Saya setuju itu dipertahankan (pasal penghinaan ke Presiden) tapi ancaman pidana enggak maksimal lima tahun. Kalau lima tahun ini bisa langsung tahan polisi. Mahasiswa ngasih kartu kuning langsung ditahan. PPP usul dipertahankan. Tapi dikurangi untuk limitasi penegak hukum. Agar tidak sewenang-wenang," kata Arsul.

"Saya setuju," sahut Benny.

Ketua Tim Pemerintah Pembahasan RKUHP, Enny Nurbaningsih mengatakan, jumlah hukuman itu masih bisa berkurang. Tentunya dengan menyesuaikan dengan bobot perbuatan.

"Apakah bisa diturunkan sangat bisa Pak (Arsul), karena pada saat ini dirumuskan ini memang masih menggunakan ketentuan yang lama tanpa ada ukuran setelah kami melakukan dengan metode delphi dia nanti punya ukurannya termasuk bobotnya dia sedang, jadi antara 2 tahunan kalau 2 tahunan," paparnya.

"Kita bisa menerapkan pola pemidanaan kita tidak penjara, kita bisa menerapkan dengan pidana pengawasan kemudian kalau penjatuhannya ternyata 6 bulan bisa dengan pidana kerja sosial," ungkapnya.

Sedangkan untuk pasal 240 terkait penghinaan Presiden dan wakilnya di media sosial tidak berjalan begitu alot. Namun karena tak kunjung menemukan titik temu, keputusan itu akhirnya akan dilimpahkan ke rapat tingkat Panja selanjutnya.

"Kalau gitu biar saja rumusan ini begini, silakan nanti diputuskan di tingkat Panja. Ini kan apakah mau jadi delik. Delik umum atau aduan. Khusus 240 diputuskan di Panja. TOK!," ucap Benny.

Untuk diketahui, dalam pasal 239 disebutkan "Setiap orang yang dimuka umum menghina Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun (5 tahun) atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp 500.000.000) tidak merupakan penghinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau jelas dilakukan kepentingan umum atau pembelaan diri,"

Pasal 240 berbunyi, "Pasal itu disebutkan dalam pasal 240 RUU KUHP. Bunyinya setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. [rnd]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini