Revisi KUHP

Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah mencapai kesepakatan mengenai salah satu poin dalam RUU KUHAP yang berhubungan dengan kewenangan penyidik.

DPRD Jabar menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi aksi demo di Bandung, meliputi RUU Perampasan Aset, Revisi KUHP, penegakan hukum kasus demo, hingga dorongan kuat untuk Reformasi Polri. Simak detailnya!

Eddy mengungkapkan, bagi seorang terpidana semisal telah lima tahun dipenjara namun semasa penahanan sesuai KUHP yang baru tetap harus melalui instrumen Peninjauan Kembali (PK). Dengan catatan melampirkan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

Menurut Eddy, tidak mudah mengubah pola pikir dengan menciptakan KUHP Nasional di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Sebab seringkali, pelaku kejahatan dihukum seberat-beratnya atas dasar rasa balas dendam.

Sosialisasi ini dilakukan supaya para penegak hukum memiliki standar, frekuensi, parameter yang sama dalam mengimplementasi KUHP Nasional.

Menurut Eddy, perdebatan terkait pasal penghinaan presiden ada karena perbedaan pandangan antara ilmu hukum pidana dengan hukum tata negara. Di mana, pidana menempatkan negara di atas dan hal itu dinilainya berbeda dengan tata negara yang menyamaratakan.

Eddy merasa senang dengan antusias mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati yang suportif. Ketika mengkritik, mereka tetap ada untuk berdiskusi atas kritik yang dilayangkan terhadap KUHP Nasional.

Ia menyebut, terkait restorative justice dan perubahan pasal-pasal terkait kebebasan menyampaikan pendapat yang jauh lebih terjamin di KUHP baru.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden. Pasal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023, yang memohon hakim menguji Pasal 603 dan 604 KUHP tentang ancaman hukuman minimal dua tahun penjara bagi koruptor tidak diterima. Perkara tersebut diajukan oleh 20 orang pemohon yang merupakan mahasiswa.

Menurut pemohon, ketentuan pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP mengakibatkan polisi dan Kejaksaan Agung tidak dapat melanjutkan penyidikan dan penuntutan dalam proses hukum terhadap lima orang tersangka lainnya.

Sandiaga membuka pintu bagi wisatawan mancanegara untuk berlibur ke Tanah Air. Pihaknya juga sudah meluncurkan slogan bangga berwisata di Indonesia.

Plt Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra menjelaskan, pertimbangan pidana sudah berkelakuan baik tak hanya dari Kalapas. Menurutnya, ada unsur lain terkait yang ikut mengkaji.

Yasonna juga memohon maaf bila sosialisasi KUHP dianggap masih kurang maksimal. Menurut dia, pihak Kemenkum HAM sudah berupaya optimal agar UU KUHP tersosialisasikan.

Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Dhahana Putra menjelaskan, Aceh merupakan daerah khusus. Jadi Perda yang dibuat pemda Aceh masih berlaku meski ada UU KUHP.

Kemudian, Prancis menjajah Belanda dari tahun 1811 hingga 1816. Lalu, KUHP itu diberlakukan di Belanda, hingga akhirnya Belanda membawa ke Indonesia.

Menjawab itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan KUHP baru baru diberlakukan 3 tahun lagi. Ia menyindir pihak-pihak yang menolak belum membaca pasal demi pasal secara utuh.

Yasonna sampai menyindir seorang pengacara kondang yang dinilai salah menafsirkan isi KUHP baru.

Secara spesifik, dalam ketentuan terkait perzinahan misalnya, Tenaga Ahli Utama KSP, Ade Irfan Pulungan mengatakan, ketentuan terkait perzinahan semestinya dimaknai sebagai bentuk upaya menjamin kepastian penegakan hukum pidana dan merupakan delik aduan.

KSP menilai, komentar yang menganggap KUHP baru bisa mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah opini keliru.