Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023, yang memohon hakim menguji Pasal 603 dan 604 KUHP tentang ancaman hukuman minimal dua tahun penjara bagi koruptor tidak diterima. Perkara tersebut diajukan oleh 20 orang pemohon yang merupakan mahasiswa.

Untuk mengurangi polemik di publik, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan membentuk task force atau satuan tugas terkait KUHP baru. Fungsi task force itu untuk menyosialisasikan KUHP.

Eddy menyatakan pasal penghinaan pemerintah terancam pidana dan terancam penjara paling lama 1 tahun.

Pemidanaan terhadap dokter dicabut karena telah diatur dalam UU Praktik Kedokteran. Sementara, advokat curang dihapus dianggap diskriminatif dan akan diatur dalam UU Advokat.

Arsul mengatakan, pemerintah dan DPR telah melakukan sosialisasi di masyarakat. Terutama 14 isu krusial yang tengah ramai di masyarakat.

Usulan Menkopolhukam Mahfud MD menunjukkan bahwa pemerintah telah menutup ruang diskusi perubahan RKUHP. Usulan mengajukan judical review RUU KUHP dinilai bentok arogansi negara.

Benny memandang, ruang diskusi dan masukan selalu terbuka demi penyempurnaan karya monumental dalam pembangunan hukum nasional di Republik Indonesia.

"Persetujuan terhadap tindak lanjut pembahasan RUU pemasyarakatan dan RKUHP kami telah menerima dan berkoordinasi dengan pimpinan komisi III dan kami menunggu tindak lanjut dari pimpinan komisi III yang meminta waktu satu pekan dalam rangka pengesahan untuk dibawa ke tingkat dua," kata Azis

KontraS Minta Pasal Berpontensi Timbulkan Masalah di Revisi UU KUHP Dihapus. Dia menegaskan, tak perlu ada puji-pujian soal permintaan Presiden menunda pengesahan ini.

Pasal-pasal bermasalah yang dimaksud antara lain pasal 218-220 tentang penghinaan terhadap presiden dan pasal 599-600 mengenai kejahatan Hak Asasi Manusia.

Massa sempat meneriaki mobil berpelat merah menilai kendaraan itu adalah mobil rakyat. Tak hanya diteriaki, massa pun melempar mobil itu dengan air mineral.

Bertemu Perwakilan, Mahasiswa Sebut DPR Cederai Amanat Reformasi. Manik heran mengapa DPR masih tetap mengesahkan RUU yang menjadi polemik di masyarakat. Terlebih lagi masih banyaknya pasal yang belum sesuai.

Mardani menilai seharusnya pasal penghinaan presiden sudah tidak ada lagi karena sebelumnya pernah di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

DPR dan pemerintah sudah menyepakati seluruh Revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Rabu (18/9). Hasil kesepakatan itu rencananya akan dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pemerintah dan DPR Sepakati Semua Poin di Revisi KUHP, Tinggal Disahkan. Panja DPR dan pemerintah tinggal mengesahkan dalam tingkat pertama atau rapat paripurna yang segera digelar.

Tak jarang, pasal-pasal perubahan dalam RKUHP tersebut menuai kontroversi di publik. Beberapa pihak menilai terdapat pasal-pasal karet yang merugikan banyak pihak.

Elemen masyarakat sipil melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9). Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menolak Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan.

Aliansi Masyarakat untuk Keadilan dan Demokrasi menggelar pertunjukan teater di Car Free Day (CFD) Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu(15/9). Teater ini mengusung tema 'Tunda RKHUP! Hapus Pasal Ngawur! Demi Demokrasi Indonesia'.