NasDem sebut desakan elite politik soal kasus Ahok bermuatan politis

Polemik dugaan penistaan surah Al Maidah yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki T purnama (Ahok) terus bergulir. Sejumlah elite partai meminta proses hukum kasus Ahok diteruskan secara profesional dan transparan. Ini dikarenakan muncul dugaan pemerintah melindungi Ahok dalam proses hukum.Ketua DPP Partai NasDem Jhonny G Plate menilai pernyataan sejumlah elite partai politik dan ormas keagamaan terkait proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T purnama (Ahok) bermuatan politis."Kami sesalkan bahwa terlalu banyak pernyataan yang menggunakan kaidah fair proses namun sebetulnya substansi pernyataan tokoh-tokoh baik politik maupun tokoh-tokoh masyarakat dan ormas tersebut sarat muatan politik," kata Jhonny saat dihubungi merdeka.com, Rabu (2/11).Pihaknya telah menganalisis pernyataan Ahok yang dianggap menistakan agama itu. Hasilnya, lanjut Jhonny, tidak ada satu pun ucapan Ahok yang mengarah pada penistaan agama atau melanggar hukum."Dari sisi semantik dan sintaksis maka kalimat yang digunakan Ahok jauh dari implikasi hukum apalagi penistaan agama tertentu, namun tentu kita juga perlu menunggu pendapat ahli bahasa terkait hal itu," jelasnya.Jhonny meminta semua pihak memberikan waktu bagi Bareskrim Polri mengusut kasus ini. Apabila Bareskrim tidak menemukan praktik pencemaran agama yang dilakukan Ahok, maka semua pihak harus menerimanya dengan legowo."Jika no case hukum maka semua pihak harus menerimanya secara lapang dada pula dan jika ada case hukum maka tentu pak Basuki perlu menjalani proses selanjutnya tanpa harus mengakhiri proses pilkada DKI yang sedang berlangsung," tegas dia.Anggota Komisi XI DPR ini tidak ingin polemik kasus Ahok dijadikan bahan untuk mengalihkan kasus lain yang lebih besar. Misal, desakan publik agar kasus kematian aktivis HAM Munir dibuka dan dituntaskan."Kasus Basuki jangan menjadi pengalihan perhatian atas kasus HAM Munir yang saat ini mencuat lagi; kasus tersebut pun harus diselesaikan secara tuntas baik secara hukum, politik maupun sosiologis," tandasnya.