Merdeka.com - Setelah melalui proses pemungutan suara ulang di beberapa wilayah, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menetapkan hasil akhir perolehan suara dalam Pilkada Maluku Utara tahun 2018. Hasilnya pasangan Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali yang diusung PDIP dan PKPI menjadi pemenang.

"Menyatakan sah hasil perolehan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di enam desa yaitu Desa Bobaneigo, Pasir Putih, Tetewang, Gamsungi, Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat pada tanggal 17 Oktober 2018, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis (13/12) seperti dikutip Antara.

Melalui putusan tersebut MK menetapkan hasil perolehan suara sebagai berikut; pasangan calon Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar memperoleh 175.749 suara, Nomor Urut 2 Burhan Abdurahman dan Ishak Jamaluddin memperoleh 139.365 suara, Nomor 3 Abdul Ghani Kasuba dan Al Yasin Ali memperoleh 176.669 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 4 Muhammad Kasuba dan Madjid Husen memperoleh 63.902 suara.

Dalam putusan tersebut Mahkamah juga membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara bernomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal 7 Juli 2018.

"Memerintahkan termohon (KPU Maluku Utara) untuk melaksanakan putusan ini," tambah Anwar.

Sementara itu terkait dengan dugaan sejumlah kecurangan atau tindak pidana yang dilakukan pasangan calon Nomor Urut 3 Abdul Ghani Kasuba dan Al Yasin Ali maupun pasangan calon Nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar, Mahkamah menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Sedangkan terhadap permohonan pemohon (Paslon Abdul Ghani Kasuba dan Al Yasin Ali) untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1, Mahkamah menegaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kewenangan untuk mendiskualifikasi paslon adalah kewenangan KPU dan Bawaslu sehingga permintaan tersebut tidak beralasan menurut hukum.

"Menimbang terhadap dalil pemohon lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat dalil pemohon lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan," jelas Hakim Konstitusi.