Merdeka.com - Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan orasi politik bertajuk 'Dengarkan Suara Rakyat' di Hall Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/6) lalu. Dengan tegas dan lantang dalam orasinya, AHY menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam orasi berdurasi 40 menit ini, AHY melontarkan kritikan tajam terlebih dalam kebijakan ekomomi pemerintahan Jokowi-JK. Berikut orasi AHY yang berisi kritikan untuk pemerintahan Jokowi-JK:

AHY: Apa kabar revolusi mental?

Dalam orasinya, AHY menyinggung soal program revolusi mental Presiden Joko Widodo yang jauh dari cita cita. Namun saat ini program revolusi mental sudah mulai dilupakan. Karena menurutnya keberhasilan saat ini bukan diukur dari keberhasilan membangun infrastruktur. Padahal, konsep ini sangat vital, sebagai upaya mengembalikan karakter bangsa, sesuai bentuk aslinya. Yaitu karakter yang santun, berbudi pekerti, dan bergotong royong. Karakter yang tentunya menjadi kekuatan, dalam membangun Indonesia yang kokoh dalam persatuan, dan sejahtera dalam kemajuan

"Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagian besar rakyat, menaruh harapan kepada program, pembangunan manusia Indonesia. Ketika pemerintah saat ini, berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas, kita patut bertanya, Apa kabar Revolusi Mental?" katanya saat berpidato disusul tepuk tangan kader Demokrat.

Kritik soal tenaga kerja asing

Kritikan juga dia lontarkan terkait kemudahan perizinan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurutnya Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang dirasakan kurang berpihak pada rakyat. Dia menambahkan, kunjungannya dari Kendari, Sulawesi Tenggara melihat betapa banyak TKA yang bekerja di sana. Bukan hanya sebagai tenaga ahli atau dalam kapasitas manajerial, tetapi juga pada tingkatan buruh, sopir dan pekerja lapangan lainnya. AHY berujar, pekerjaan-pekerjaan ini seharusnya mampu dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia.Dia menegaskan, semestinya pemerintah bersikap adil. AHY tak ingin pemerintah tak memprioritaskan kepentingan bangsa Indonesia. "Saya tekankan, ini soal rasa keadilan. Kita wajib mendahulukan hak rakyat, memperoleh kesempatan kerja di negeri sendiri. Kita tidak anti asing, tapi kita tidak terima jika rakyat dikalahkan, dinomorduakan atau hanya jadi penonton di negeri sendiri," tandasnya.

Tarif listrik dan harga bahan pokok

Dalam orasi dia juga menyingung tentang daya beli masyarakat yang semakin menurun. Hal ini disebabkan karena bahan-bahan kebutuhan pokok yang cenderung masih tinggi. Dia berani mengatakan ini karena selama turun menemui rakyat, dia mendengarkan curhatan-curhatan hati rakyat. Soal harga kebutuhan pokok dan tarif listrik."Hampir beberapa tempat yang kami datangi rakyak bertanya 'pak bagaimana ini? harga-harga kebutuhan naik. barang-barang semakin mahal'. Bahkan ada perkataaan ibu di Jawa tengah yang terngiang di telinga saya sampai sekarang, pak jangankan untuk sekolah anak, untuk hidup sehari-hari saja susah sekali rasanya". Kata AHY.

Pengangguran masih tinggi

Saat ini tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi. Hal ini yang diungkapkan AHY dalam orasinya, dia yang mengatakan tingginya tingkat pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan. Bukan hanya itu yang menjadi masalah lain yakin pendidikan rakyat Indonesia masih rendah, sehingga tidak bisa bersaing di dunia global. "Itulah sebabnya, pengangguran dan lapangan kerja, selalu menjadi persoalan sensitif. Dalam hal kualitas angkatan kerja, kita juga masih punya PR besar. Lebih dari 50 juta orang, angkatan kerja kita, berpendidikan sekolah dasar. Dengan fakta ini, rasanya, tidak mudah bagi kita, untuk bersaing dalam kompetisi global," kata AHY.