Masinton PDIP Minta Pansel Cari Pimpinan yang Bisa Ubah Cara Kerja KPK

Kamis, 20 Juni 2019 21:28 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Masinton PDIP Minta Pansel Cari Pimpinan yang Bisa Ubah Cara Kerja KPK Diskusi Forum Legislasi. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu berharap, Panitia Seleksi (Pansel) KPK mencari calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bisa mengubah cara kerja. Dia menilai, selama 17 tahun, lembaga antirasuah tersebut tidak ada perubahan sama sekali.

Penindakan kasus yang dilakukan KPK, kata dia, hanya menangani perkara ringan. Yang seharusnya, kata dia, pihak KPK bisa menangani kasus korupsi di atas Rp1 miliar.

"KPK itu sejak dibentuk sampai sekarang, sudah 17 tahun, semakin kemari itu kan kerja KPK dalam pemberantasan korupsi kan enggak ada yang berubah," kata Masinton di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).

"Itu-itu terus polanya, menindak, menindak dan itu bahkan secara jumlah kasus korupsi yang ditangani, perkaranya yang seharusnya di atas Rp1 miliar, malah jauh di bawah Rp1 miliar," lanjut Masinton.

Masinton yang juga politikus PDIP menjelaskan, saat ini kinerja KPK tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan sistem antikorupsi. Seharusnya menurut dia, penindakan tidak hanya dilakukan KPK saja tetapi bisa dilakukan kepolisian, Kejaksaan.

"KPK kan harus lebih sekadar menindak, karena dia punya kewenangan melakukan pencegahan. Dia bisa melakukan monitoring. Lembaga lain kan tidak memiliki kewenangan seperti yang dimiliki KPK, cuma itu tidak dimaksimalkan KPK, dia cuma menindak jadinya, kerja KPK jadi kebablasan, menindak, sampai menindak perkara recehan, sampai ada istilah OTT recehan," papar Masinton.

Sebab itu, Masinton menilai pimpinan KPK yang baru harus berani. Serta dapat memperkuat institusi sendiri. Tidak hanya itu, menurut dia juga mampu memfungsikan pemeberantasan korupsi baik dalam aspek pencegahan, pembangunan sistem hingga menindak.

"Pimpinan KPK yang baru ke depan harus bisa melakukan penataan internal. Kemudian pimpinan KPK yang juga mau merevitalisasi kembali kerja pemberantasan korupsi yang tidak sesuai dengan UU KPK," kata Masinton. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini