Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum menyatakan telah mengetahui Ma'ruf Amin memiliki jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah sebelum mendaftar menjadi Cawapres. Temuan ini dibeberkan oleh BPN Prabowo-Sandiaga saat menyerahkan berkas perbaikan sengketa Pilpres 2019.

"Jadi informasi ini bukan informasi awal bagi KPU, ini sudah diketahui sejak awal," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI, Selasa (11/6).

Sebelum menetapkan Capres-Cawapres, dia menilai semua proses verifikasi dan klarifikasi ke berbagai lembaga sudah dilakukan.

"Jadi begini, yang namanya calon peserta pemilu presiden itu pasangan calon itu mendaftar kan ke KPU lembaga yang menerima pendaftaran, memproses penelitian administrasi, verifikasi sampai dengan penetapan sebagai calon adalah KPU," ujarnya.

"Maka, KPU dalam ruangan itu juga menggunakan kesempatan melakukan klarifikasi, ke sana ke mari kepada lembaga-lembaga yang punya otoritas untuk menentukan itu," sambungnya.

Berdasar verifikasi KPU, Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah bukan sebagai BUMN. Sehingga Ma'ruf Amin dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon. "Kalau KPU berdasarkan verifikasi meyakini bahwa lembaga itu bukan BUMN, sehingga kemudian calon Wakil Presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin dinyatakan tetap memenuhi syarat," kata Hasyim.

Menurutnya, sejak awal pendaftaran Pilpres tidak ada protes mengenai kedudukan Ma'ruf. Dia heran mengapa status Maruf baru diributkan saat ini.

"Sejak awal kan semuanya orang tahu dan pasti orang itu kan menelusuri mana lawan tanding atau lawan tarungnya dalam Pilpres pasti semuanya mengetahui, kalau kemudian keberatan baru disampaikan sekarang kan jadi pertanyaan,” tegasnya.

KPU, lanjut Hasyim, perlu meluruskan proses pencalonan Pilpres sebab ada tuduhan KPU lalai sehingga meloloskan pejabat BUMN menjadi cawapres.

"Kami juga perlu untuk menyampaikan lewat media karena tuduhan itu sama dengan menuduh bahwa KPU ketika proses pencalonan itu tidak hati-hati, tidak cermat, kira-kira begitu kan. Ini perlu kami klarifikasi sekarang," tegas dia.

Sebelumnya, Hasyim menyebut posisi Ma'ruf Amin sama dengan Caleg DPR RI Gerindra Mirah Sumirat yang merupakan pegawai anak perusahaan BUMN. "Yaitu sama-sama memenuhi syarat, karena bukan pejabat/pegawai BUMN. Ini point penting apa yang saya maksud dengan yurispridensi dalam penjelasan saya," ucapnya.

Reporter: Delvira Hutabarat