Prabowo-Sandiaga

Anggota Komisi I DPR ini bilang Prabowo yang akan menentukan nasib Sandiaga di Gerindra.

Terkait Sandiaga Uno yang dideklarasikan sebagai calon presiden (capres) oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Irfan mengaku belum ada pembicaraan di internal Gerindra. Sebab, hingga saat ini Gerindra masih akan menunggu terlebih dulu kejelasan soal pencalonan tersebut.

Sandiaga tidak menjawab spesifik apakah bakal mundur dari Gerindra atau tidak.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno soal etika berpolitik. Penegasan itu disampaikannya merespons sikap Sandiaga Uno yang siap maju sebagai calon presiden atau calon wakil pada Pilpres 2024.

Sejauh ini Prabowo belum menyatakan secara resmi mau maju kembali jadi capres atau tidak. Maka, di situ publik melihat ada peluang Sandi akan diusung Gerindra jadi capres.

Gagal melenggang ke Istana, Sandiaga memilih kembali ke Partai Gerindra. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga kembali menduduki jabatan yang sempat ditinggalkannya.

Ketiga relawan Prabowo - Sandi itu terbukti melanggar Pasal 14 (2) UU 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Nanti akan pada waktunya saya akan sampaikan," ujarnya

"Koalisi plus plus sih OK OK saja, tetapi bagi temen-temen dari partai pendukung 02 harus menunjukkan bukti terlebih dahulu niat baik mereka untuk membangun kebersamaan," kata Lukman.

Permohonan gugatan tersebut bukan kasasi. Melainkan gugatan kedua untuk memperbaiki legal standing pemohon.

Bawaslu menilai gugatan Prabowo-Sandiaga terkait terkait pelanggaran administrasi terstruktur sistematis dan masif (TSM) di Mahkamah Agung, tidak sesuai prosedur.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menegaskan perihal dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengadili. Hal tersebut menanggapi gugatan Prabowo-Sandiaga terkait perkara pelanggaran administrasi TSM di Mahkamah Agung.

"Surat Kuasa No.01/P-S/V/2019 tertanggal 27 Juni 2019 yang ditanda tangani secara langsung Prabowo-Sandi di atas materai Rp 6000 dengan disaksikan oleh Hashim S. Djojohadikusumo selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra," kata Nicholay Aprilindo melalui keterangan tertulis, Kamis (11/7).

Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak pernah memberikan kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

"Karena kemungkinan besar tentu kita tidak boleh memastikan itu kewenangan hakim bahwa itu akan dinyatakan tidak dapat diterima," kata Arsul.

Pengajuan kasasi dilakukan oleh Prabowo-Sandiaga Uno atas putusan kasasi perkara pelanggaran administrasi terstruktur sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Agung. Di situs Mahkamah Agung, perkara telah terdaftar dengan nomor 2P/PAP/2019 tanggal 3 Juli 2019.

"Tapi kapannya itu yang saya belum bisa karena kesibukan keduanya," kata Muzani

Oleh karena itu, Dasco mengimbau kepada seluruh penyelenggara yang mengatasnamakan apapun berbau Prabowo lebih dahulu meminta izin. Mengingat, efek yang ditimbulkan bisa berakibat terhadap nama baik Prabowo.

Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade menegaskan, kepada penggagas cindera mata serupa KTP bertuliskan Prabowo-Sandiaga segera melapor ke Kantor DPP Gerindra. Dia mengatakan, langkah membuat benda serupa KTP bukan arahan dari DPP.

Andre mengaku telah melakukan survei kepada pendukung Prabowo. Hasilnya 60 persen pendukung Ketum Gerindra itu sudah bisa menerima keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, 40 persen sisanya terbagi dua. Sebagian menolak rekonsiliasi dan yang lainnya tetap mengikuti sikap Prabowo ingin rekonsiliasi atau tidak.