Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Korut dan Korsel menuju perdamaian, Fadli Zon sindir RI cuma jadi penonton

Korut dan Korsel menuju perdamaian, Fadli Zon sindir RI cuma jadi penonton Fadli Zon. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rencana kesepakatan damai yang dibangun antara Korea Utara (Korut) dengan Korea Selatan (Korsel) akan memberi dampak yang positif bagi Indonesia. Namun, Fadli merasa peran Indonesia saat ini mulai berkurang dalam mengambil andil menciptakan perdamaian.

"Buat Indonesia bagus ya, hanya kita memang kehilangan sekarang ini Indonesia dalam politik luar negerinya itu tidak terlalu high profil seperti dulu. Kalau dulu kita selalu terlibat di dalam usaha-usaha perdamaian," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4).

Menurut Fadli, dulu Indonesia sering turun untuk membantu menciptakan perdamaian dunia seperti di Filipina dan Kamboja. Sekarang, tambah dia, Indonesia hanya menjadi penonton perdamaian.

"Di Kamboja bahkan kita mengirim pasukan perdamaian, kemudian di beberapa negara lain seperti itu," ungkapnya.

"Jadi saya kira Indonesia cuma jadi penonton sih sekarang," lanjutnya.

Kendati demikian, Fadli tetap menyambut baik pertemuan perdamaian itu. Tetapi kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, perdamaian itu masih perlu transisi.

"Saya kira proses ini perlu transisi beberapa waktu kalau misalnya terjadi reunifikasi, langkah dialog yang dilakukan yang dilakukan Kim Jong Un, saya kira ini meredakan ketegangan di semenanjung Korea," ucapnya.

Diketahui, setelah lebih dari sepuluh tahun, pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan akhirnya kembali bertemu. Dalam pertemuan ini, 'damai dan kemakmuran' menjadi fokus dari pidato pembukaan yang disampaikan oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Bertemu di Zona Demiliterisasi (DMZ) yang dijaga ketat oleh pasukan penjaga kedua negara pagi ini. Ini juga menjadi momen pertama Kim menyeberang ke Korsel sejak pecahnya Perang Korea.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024
DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.

Baca Selengkapnya
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Polri Ingatkan Pemudik Lapor RT Jika Tinggalkan Rumah Kosong dan Kendaraan
Polri Ingatkan Pemudik Lapor RT Jika Tinggalkan Rumah Kosong dan Kendaraan

Imbauan itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Rombongan Jenderal-Jenderal Polri Sambangi KPU saat Rekapitulasi Nasional, Ada Apa?
Rombongan Jenderal-Jenderal Polri Sambangi KPU saat Rekapitulasi Nasional, Ada Apa?

Fadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya