Ketum PAN Sebut Ambang Batas Presiden 20% Hasilkan Politik Transaksional
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, politik transaksional lahir dari pembatasan ambang batas pencalonan presiden. Maka itu PAN mengusulkan, Pilpres sebaiknya tidak dibatasi ambang batas 20 persen.
"Kami kemarin mengusulkan Pilpres partai politik itu jangan dibatasi 20 persen, karena itu akan menghasilkan politik transaksional," ujar Zulkifli dalam pidato kebangsaan yang digelar CSIS Indonesia secara virtual, Kamis (19/8).
PAN mengusulkan supaya ambang batas pencalonan presiden sebaiknya 4 persen. Bahkan, menurutnya, suara partai tidak akan hangus karena tidak mencalonkan.
"Oleh karena itu Pilpres cukup 4 persen. Dan partai politik kalau dapat wakil silakan. Enggak hangus pak," katanya.
Undang-Undang yang memberikan batas tersebut, kata Zulkifli, menjadikan sistem politik menjadi transaksional. Uang menjadi ukuran paling penting.
"Karena kita dibatasi, undang-undangnya seperti itu, sistemnya juga begitu akhirnya apa politik kita menjadi politik yang transaksional, semua ukurannya uang, yang penting menang, mengabaikan nilai-nilai. Nah inilah yang kita alami sekarang," ujar Zulkifli.
Wakil Ketua MPR RI ini bilang, berkat politik transaksional ini maka muncul politik yang memecah belah karena politik elektoral mementingkan menang dengan segala cara. Hal ini perlu diperbaiki.
"Oleh karena itu PAN kemarin berjuang agar undang-udang baik, sistem baik maka demokrasi akan melahirkan demokrasi yang punya nilai," ujar Zulkifli.
"Demokrasi yang punya nilai itulah akan menghasilkan kesetaraan, harmoni, itu mengurangi kesenjangan dan seterusnya itu. Itu yang kita perjuangkan," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaPSI Terancam Tak Masuk ke Senayan Meski Dipimpin Kaesang, Ini Respons Presiden Jokowi
Adapun syarat suara partai politik untuk lolos ke DPR harus mencapai 4 persen.
Baca SelengkapnyaHarapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaTransaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaIstana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini
Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua
PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Beri Catatan terkait Pemilu 2024: Politik Uang, Etika KPU & Bawaslu hingga Netralitas Aparat
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya