Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka nama-nama calon legislatif DPR, DPD dan DPRD yang patuh memenuhi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2018.

"Agar semua pihak tahu dan publik juga memiliki informasi tambahan, misalnya sebagai dasar untuk memilih siapa calon-calon anggota legislatif yang tepat untuk dipilih pada Pemilu 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/4).

Menurut Febri, KPK berupaya berkontribusi mewujudkan politik demokrasi yang berintegritas. Dengan nama-nama yang dibuka ke publik, masyarakat dapat menilai siapa pejabat negara yang bertanggungjawab khususnya terkait harta kekayaan.

"Pertama, karena salah satu indikatornya kan adalah keterbukaan dan pelaporan secara benar kekayaannya, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas dia.

KPK berharap Pemilu 2019 dapat menghasilkan pejabat yang baik, sebagai Presiden-Wakil Presiden atau wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD.

"Orang-orang yang benar-benar nanti bisa berkontribusi positif untuk kemaslahatan publik dan juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi," tandas Febri.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber : Liputan6.com