KPK Puji Banyuwangi, Tercepat Tindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Rakor

Banyuwangi disebut KPK sebagai daerah yang paling cepat menindaklanjuti rekomendasi terkait upaya pemberantasan korupsi.

Laura Adelia
Oleh Laura Adelia - Reporter
KPK Puji Banyuwangi, Tercepat Tindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Rakor
Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK kembali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait tata kelola pemerintahan daerah. Koordinasi tersebut dikemas melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa (1/9/2026).

Rakor dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Ketua DPRD I Made Cahya Negara, anggota DPRD, hingga seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Wahyudi mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda yang dilakukan KPK di berbagai daerah. Tujuannya, memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Setiap tahun memang kita lakukan untuk setiap daerah. Secara umum, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi termasuk yang paling cepat dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi kita sebelumnya, khususnya untuk menutup celah-celah resiko tindak pidana korupsi," kata Wahyudi.

"Jadi ini yang diharapkan, terutama terkait dengan pola-pola pencegahan korupsi yang mengedepankan upaya-upaya salah satunya pendidikan, pencegahan, baru kemudian penindakan," jelas Wahyudi.

Bupati Ipuk Sebut Rakor KPK Beri Banyak Manfaat

Bupati Ipuk Sebut Rakor KPK Beri Banyak Manfaat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, di ruang rapat DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa (1/9/2026).

Bupati Ipuk menyebut rakor ini memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif di Banyuwangi.

"Pertemuan hari ini banyak manfaatnya bagi kami, baik di eksekutif maupun di legislatif. Ini adalah bagian dari mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan di daerah," kata Ipuk.

"Maka hadirnya KPK ke Banyuwangi kita dievaluasi, kita diingatkan. Rakor ini sangat baik bagi Banyuwangi agar program-program tidak hanya bisa berjalan dengan baik, tepat sasaran, namun juga sesuai dengan regulasi yang ada," jelas Ipuk.

Ipuk memastikan Banyuwangi tetap berkomitmen menjalankan rekomendasi KPK. Komitmen serupa juga telah dilakukan Pemkab Banyuwangi pada 2025.

"Saat itu kami (eksekutif dan legislatif) diundang KPK ke Jakarta, dan langsung kami tindak lanjuti rekomendasinya. Karena itu komitmen kita bersama," tambah Ipuk.

 

(*)

Rekomendasi