Indonesia Perkuat Politik Bebas Aktif dan Kedaulatan Bangsa di Tengah Geopolitik Global yang Memanas

Krisis di Timur Tengah telah bertransformasi menjadi perang terbuka antara koalisi AS-Israel melawan Iran, menandai babak baru dalam dinamika politik global. Situasi ini memaksa semua negara untuk berhitung ulang mengenai kesiapan menghadapi dampak langsung perang, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz. Konflik terbuka di Timur Tengah ini memperpanjang daftar ketidakpastian dunia, yang juga diperparah oleh pertarungan geopolitik lain seperti perang Rusia-Ukraina dan potensi konflik di Laut China Selatan serta Taiwan.

Geopolitik global semakin kompleks, dengan eskalasi konflik dan perang yang terus meningkat secara kualitatif, serta sulit diurai. Rivalitas geopolitik dunia dan politik domestik kini mengancam peradaban, seperti yang terlihat di Gaza. Sejarah menunjukkan bahwa begitu rivalitas geopolitik masuk dalam suatu konflik, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya menjadi semakin lama.

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia secara konsisten berpegang pada prinsip politik bebas aktif, yang menjadi fondasi kedaulatan bangsa. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, menegaskan peran Indonesia sebagai aktor global yang berupaya menciptakan stabilitas dan perdamaian. Langkah-langkah strategis ini menunjukkan adaptasi Indonesia terhadap dinamika global yang terus berubah, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, merupakan wujud komitmen konstitusional bangsa Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia serta memperkuat stabilitas internasional melalui jalur diplomasi. Kehadiran Indonesia di Board of Peace harus dipahami sebagai bagian dari peran untuk menjaga perdamaian. Partisipasi Indonesia dalam forum perdamaian internasional, seperti BoP, juga sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kewajiban Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) menandai babak baru dalam artikulasi politik luar negeri yang semakin adaptif, fleksibel, dan berorientasi pada hasil konkret. Di tengah dinamika global yang terfragmentasi oleh rivalitas kekuatan besar, Indonesia tidak lagi sekadar menegaskan prinsip bebas dan aktif sebagai doktrin normatif, tetapi menerjemahkannya dalam langkah strategis yang terukur. Keterlibatan dalam BoP menjadi salah satu arena baru diplomasi global yang dimanfaatkan Indonesia untuk memperluas ruang pengaruhnya.

Sedikit kilas balik, portofolio diplomasi masa lalu memperlihatkan bahwa para diplomat Indonesia sangat piawai di masa yang paling berat sekalipun. Ibarat mendayung di antara dua karang, di tengah pertarungan kekuatan negara-negara besar, para diplomat kita aktif mencari ruang dan peluang perundingan, seperti dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) akhir 1949, yang kemudian memastikan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Sebagai negara muda, Indonesia berani mengambil inisiatif untuk konsolidasi dengan sesama negara-negara baru, melalui Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955, yang dampaknya masih bergema sampai sekarang, menjadikan langkah diplomasi Indonesia selalu memperoleh apresiasi dari berbagai pihak.

Dalam konteks ini, langkah diplomasi Indonesia bukanlah pergeseran ideologis, melainkan ekspresi dari politik non-blok gaya baru. Indonesia tetap menjaga otonomi strategisnya, sembari terlibat aktif dalam berbagai konfigurasi kekuatan global, termasuk keterlibatannya dalam BRICS. Keseimbangan inilah yang mencerminkan kecerdasan politik luar negeri Indonesia mampu berada dalam spektrum kerja sama yang beragam, tanpa terperangkap dalam orbit kekuatan tertentu. Di satu sisi, Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan kekuatan Barat melalui BoP; di sisi lain, Indonesia tetap membangun solidaritas Selatan-Selatan dan memperkuat kerja sama multipolar melalui BRICS.

Komitmen terhadap Palestina menjadi ujian konkret dari konsistensi politik keseimbangan tersebut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan abadi bagi penyelesaian konflik, pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Raja Yordania Abdullah II di Amman, menandakan bahwa diplomasi Indonesia bergerak simultan di berbagai kanal. Menteri Luar Negeri Sugiono pun menegaskan dukungan penuh Indonesia dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, di sela Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa.

Indonesia menyatakan kesiapan memainkan peran substantif melalui BoP dan International Stabilization Force. Bahkan, pembentukan liaison office oleh Otoritas Palestina untuk berkoordinasi dengan BoP menunjukkan adanya ruang diplomasi yang terus diperluas. Di sini terlihat bahwa Indonesia mengombinasikan idealisme, yakni dukungan tak tergoyahkan terhadap kemerdekaan Palestina, dengan realisme dengan memanfaatkan semua kanal diplomasi yang tersedia untuk mendorong hasil konkret.

Partisipasi Indonesia bisa dibaca sebagai kontribusi nyata terhadap pembentukan mekanisme perdamaian alternatif, ketika forum multilateral tradisional menghadapi keterbatasan efektivitas. Asumsi ini memperlihatkan optimisme bahwa Indonesia tidak sekadar menjadi peserta, melainkan aktor yang turut mewarnai proses perdamaian. Dimensi konkret dari keterlibatan tersebut terlihat pada penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan dalam International Stabilization Force di Gaza. Kepercayaan ini menegaskan bahwa Indonesia dipandang memiliki kapasitas militer dan diplomatik yang kredibel untuk menjalankan mandat stabilisasi dan rekonstruksi, sekaligus menempatkan Indonesia di arus utama geopolitik global.

Sumber: AntaraNews