DPP Golkar Bantah Penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Karena Dukung Bamsoet
Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Dave Laksono membantah penonaktifan 10 Ketua DPD II Golkar di Provinsi Maluku karena mendukung Wakorbid Pratama Bambang Soesatyo (Bamsoet) maju sebagai ketua umum Golkar. Kata dia, alasan semacam itu hanya untuk menutupi kesalahan mereka.
"Enggak benar, itu hanya alasan yang mereka gunakan untuk menutupi kesalahan mereka dalam menjalankan roda organisasi," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).
Menurut Dave ada alasan lain DPP melakukan penonaktifan. Salah satunya, masalah pelanggaran keuangan di partai.
"Ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan, khususnya soal keuangan partai dan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan garis komando partai," ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar lainnya Maman Abdurahman meminta semua pihak untuk tidak langsung menyimpulkan penonaktifan itu karena masalah dukungan pada Bambang Soesatyo. Dia menegaskan tidak mungkin ada penonaktifan jika tidak ada pelanggaran yang terjadi.
"Karena partai kita dari dulu selalu ada mekanisme dan aturan main, tidak mungkin kalau tidak ada pelanggaran dan justifikasi organisasi bisa begitu saja diberhentikan," ucap Maman.
Tambahnya, jika ada pihak yang merasa keberatan dengan penonaktifan bisa melaporkan ke Mahkamah Partai. Serta tidak menggembar-gemborkan ke media.
"Apabila memang ada sebuah langkah yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme lapornya jangan ke Makhkamah Media tapi lebih baik laporkan ke Mahkamah Partai," tandasnya.
Sebelumnya, Partai Golkar kembali melakukan penonaktifan pada beberapa Ketua DPD tingkat II. Kali ini ada 10 DPD II Golkar Maluku yang dinonaktifkan.
Penonaktifan itu dibenarkan oleh Politikus Partai Golkar Azis Samual. Penonaktifan tersebut dilakukan dalam rapat pleno di Ambon.
"Itu benar. Rapat pleno jam 2 waktu Ambon. Rapat pleno ya sebenarnya tidak sah karena tidak dihadiri Ketua DPD dan sekretaris DPD," kata Azis pada wartawan, Rabu (10/7).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, pemerintahan ke depan tidak membutuhkan oposisi.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah memberi penugasan kepada sejumlah figur untuk mengemban tugas sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca SelengkapnyaAirlangga menekankan bahwa deklarasi kepada Prabowo merupakan permintaan jajaran partai.
Baca SelengkapnyaAirlangga memerintahkan mereka bekerja lebih keras untuk pemenangan pasangan calon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaSaksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan minta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar Bamsoet menegaskan partainya terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung
Baca Selengkapnya