Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengisyaratkan tak ingin mengabulkan permintaan rapat konsultasi Pansus Hak Angket KPK. Merespons sikap Jokowi, Pansus Hak Angket KPK menyatakan tak akan lagi meminta rapat konsultasi dengan Presiden.

"Nah kalau kita hormati, maka berarti kita tidak mendorong lagi hal itu," kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi saat dihubungi merdeka.com, Minggu (24/9).

Taufiqulhadi mengatakan Pansus menghormati sikap Presiden tersebut. Dia memahami sikap Presiden itu bertujuan ingin memposisikan pemerintah sebagai pihak yang independen dengan tak mau ikut campur pada urusan Pansus dengan KPK.

"Ketegasan Presiden sangat kami hargai. Beliau ingin menempatkan institusinya sebagai institusi yang independen terhadap semua lembaga-lembaga lain," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak ingin menanggapi permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk menemui dirinya. Menurut Jokowi, kerja Pansus Hak angket KPK adalah domain DPR.

"Itu wilayahnya DPR, kasus itu wilayahnya DPR, semua harus tahu. Itu domainnya ada di DPR," tegas Jokowi usai membuka Indonesia Business & Development Expo di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).