Bela Amien Rais, politisi PAN sebut DPR terima ratusan aduan sengketa tanah

Merdeka.com - Anggota Komisi II Fraksi PAN Mohammad Hatta sepakat dengan pernyataan Amien Rais yang menyebut masyarakat telah dibohongi atas kepemilikan tanah dengan program sertifikasi. Dia mengaku memiliki data di Komisi II atas aduan sengketa tanah oleh masyarakat.

Hatta mengaku total 345 kasus diterimanya dalam kurun waktu satu tahun belakangan.

"Kalau saya katakan Pak Amien mengatakan ngibul, itu data-data yang masuk di komisi II itu terus masuk hampir setiap bulan hampir 50 sampai 60 kasus itu berarti kan benar terjadi dan tidak bisa dipungkiri itu terjadi seharusnya itu dulu yang diselesaikan tidak bagi-bagi sertifikat seperti ini," ujarnya di DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (21/3).

Hatta menuturkan program sertifikasi tanah kalau benar-benar melakukan reformasi agraria, seharusnya jumlah laporan tersebut berkurang. Malah, menurut dia Badan Pertanahan Nasional, menyerah menghadapi permasalahan sengketa tanah karena butuh sikap yang diambil Istana.

"Kesannya bagi-bagi sertifikat ini kurang menyelesaikan masalah, karena apa, masalah terus datang kepada kami komisi II dan itu tidak terselesaikan sampai sekarang. BPN juga give up karena ini harus membutuhkan decision maker yang lebih tinggi yaitu presiden dan dari segi istana pun tidak melakukan itu," ucapnya.

Karena itu, saat ini, menurutnya, Komisi II dan BPN membentuk tim khusus untuk menyelesaikan konflik agraria. Bahkan dia setuju apabila segera dibentuk pansus untuk menindaklanjuti. Sebab, Hatta mengatakan butuh penanganan lintas komisi. Saat ini pembicaraan untuk bentuk pansus belum ada, namun dia yakin akan disetujui.

"Komisi II sudah membentuk tim. Dimana tim akan nanti kerjasama dengan BPN untuk melaksanakan kerja sama dengan baik untuk menyelesaikan kasus-kasus ini, forum yang berikutnya pansus," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais menyindir Presiden Joko Widodo soal program bagi-bagi sertifikat tanah. Amien menyebut ini pembohongan.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien di Bandung (18/3) kata Amien yang dikutip sejumlah media.