Balas sindiran Masinton soal e-KTP, Demokrat sarankan 'cuci mulut' dulu

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo membalas sindiran agar partainya 'cuci muka' terlebih dahulu sebelum menyebut PDIP melakukan upaya cuci tangan atas kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Roy meminta pihak yang menuding Demokrat itu untuk 'cuci mulut' agar pernyataan yang dikeluarkan lebih baik.

Permintaan agar kader Demokrat 'cuci muka' terlebih dulu sebelum melempar tudingan bahwa PDIP sedang membela diri atas kasus korupsi e-KTP disampaikan oleh Masinton Pasaribu.

"Kalau ada yang mengatakan cuci tangan, mengatakan cuci muka lebih baik kita sebelum bicara kita cuci mulut dulu," kata Roy di Hotel Alia, Cikini, Jakarta, Minggu (25/3).

Roy menegaskan, mega korupsi pengadaan e-KTP dilakukan oleh oknum meski proyek tersebut dilakukan pada era pemerintahan Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Begini kasus e-KTP meskipun itu terjadi di pemerintah dahulu tetapi bagaimanapun juga itu dilakukan oleh oknum," tegasnya.

Lagipula, kata Roy, proses penganggaran proyek e-KTP yang berujung pada korupsi itu tidak hanya melibatkan pemerintah melainkan juga lembaga legislatif. Sehingga, Roy menolak tudingan bahwa pemerintahan SBY sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas korupsi tersebut.

"Jadi tidak benar bahwa kalau ada pendapat yang mengatakan yang melakukan eksekutif, tidak," ujar Roy.

Untuk itu, mantan Menpora ini menyebut partai-partai oposisi seperti PDIP saat era pemerintahan SBY juga berpeluang terlibat dalam korupsi e-KTP karena ikut membahas anggaran proyek itu di parlemen.

"Jadi mau oposisi, mau oposisi, tidak oposisi semuanya berpeluang," klaimnya.

Roy meminta dua nama kader PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung yang disebut oleh Setya Novanto dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP tidak menyeret pihak lain.

"Kami begini dari partai Demokrat senyum saja karena sebenarnya yang menyatakan statement itu kan pak Setnov dari Golkar menyebut dua nama dri PDIP ya sudah kembali kesitu saja jangan yang lain lagi," tandas Roy.

Diketahui, hubungan Partai Demokrat dan PDIP kembali panas. Pemicunya, nyanyian terdakwa Setya Novanto di sidang e-KTP yang menyebut dua politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung terima duit senilai USD 500 ribu.

Tak terima dituding, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto malah menyindir Demokrat sebagai partai penguasa yang wajib bertanggung jawab dalam proyek e-KTP. Demokrat pun geram, lewat sang sekjen, Hinca Panjaitan, menyebut pernyataan Hasto dangkal.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengimbau PDIP dan Demokrat menahan diri sambil memastikan para kadernya tak terlibat dalam kasus yang merugikan negara triliunan rupiah itu.

"Bukan justru saling menuduh bahwa partai lain adalah partai yang paling korup," kata Juru bicara PSI, Dini Shanti Purwono, Jumat (23/3).

Dia mengatakan, PDIP dan Demokrat adalah dua partai besar yang perilakunya menjadi rujukan rakyat Indonesia. Pihaknya khawatir perseteruan terbuka antara dua partai besar tersebut bukan saja memecah bangsa, namun juga bisa memperlemah upaya melawan korupsi. (mdk/ded)