Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan rencana Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang akan melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan sawit.

Menurutnya, langkah audit itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo.

"Ini kok jadi aneh, merembet ke mana-mana. Seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya," kata Deddy di sela Pameran Festival Kopi Nusantara, di Senayan, Jakarta, Sabtu (28/5) seperti dilansir Antara.

Menurut Deddy, untuk mengetahui berapa produksi CPO dan minyak goreng, sebenarnya sangat mudah dengan mengaudit pabrik kelapa sawit. Kemudian memeriksa dokumen ekspor dan faktur penjualan perusahaan.

Bagi Deddy, hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marves, melainkan tugas Kementerian Kehutanan-LH, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR.

Kedua, melakukan audit lahan, menurut Deddy, bukan saat yang tepat untuk dilakukan saat ini. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan conflict of interest.

"Nanti Pak Luhut malah sibuk ngurus lobi-lobi pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU-nya. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini," kata Deddy.

Oleh karena itu, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini meminta agar Luhut fokus saja pada urusan minyak goreng. Sampai hari ini pasokan dan harga minyak goreng belum bisa dikatakan normal, juga tidak ada jaminan persoalan kelangkaan dan harga minyak tidak terulang di masa depan.

"Baiknya Pak Luhut fokuslah dulu, uruslah minyak goreng dan tidak melebar menjadi mengurus industri sawit," ujar Deddy.

Deddy mengakui bahwa dirinya sudah lama mengetahui tentang praktik tak terpuji para pengusaha sawit. Tetapi menurut Deddy, masalah itu biarlah diselesaikan oleh Kementerian teknis. Menurutnya, setelah tata niaga dan sistem distribusi migor dapat diatasi secara sistemik dan jangka panjang.

"Kita harus terbiasa bekerja sesuai sistem, mekanisme dan regulasi. Tidak baik kalau selalu ad hoc dan bertindak seperti pemadam kebakaran. Audit lahan dan perusahaan itu harus sesuai kewenangan, regulasi, transparan dan tidak menimbulkan rumor miring," kata Deddy.

"Jangan nanti dikira Pak Luhut sedang mengacak-ngacak industri sawit untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Saya heran, Pak Luhut ini benar-benar bertindak seperti menteri super," tutup Deddy.