Kartel Minyak Goreng

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengeluarkan aturan baru yaitu tidak lagi mewajibkan pembelian Minyakita menggunakan e-KTP. Namun, pembelian maksimal dibatasi hanya 2 liter.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan, penindakan ini disebabkan banyak pelaku usaha yang tidak menaati aturan dan berdampak terhadap kelangkaan Minyakita di pasar. Jika ada, minyak dijual dengan harga eceran tertinggi (HET).

Modus pemilik toko tersebut menahan stok lalu dijual bertahap beberapa hari dengan harga Rp 15.400 per liter. Padahal harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita Rp14.000.

Kepala KPPU Kanwil VI Makassar, Hilman Pujana mendalami informasi mengenai adanya dugaan praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh distributor minyak goreng.

Saat mengunjungi gudang penyimpanan Minyakita, milik sebuah perusahaan di Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Zulkifli mengatakan bahwa Satuan Tugas (Satgas) dari Kemendag akan menyita Minyakita dari pengecer jika menjual harga di atas ketentuan.

Zulkifli menyerahkan penyelidikan kepada Satuan Tugas (Satgas) jika ada dugaan indikasi penimbunan.

Faisal menyampaikan, pemerintah telah menerapkan 2 harga CPO untuk industri pangan dan biodiesel. Ironinya harga jual untuk biodiesel ditetapkan lebih tinggi dari pada untuk industri pangan, termasuk minyak goreng.

Tak hanya minyak goreng, sektor transportasi juga masuk dalam 5 besar pengaduan konsumen kepada YLKI, yakni permasalahan yang diadukan terkait perubahan kebijakan jasa transportasi di DKI Jakarta.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat terhadap 5 terdakwa kasus minyak goreng jauh berbeda dengan tuntutan awal JPU. Kejagung menilai putusan tersebut tidak adil.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut para terdakwa kasus dugaan korupsi minyak goreng hukuman penjara mulai dari tujuh hingga 12 tahun dengan uang pengganti hingga puluhan triliun rupiah.

"Negara tidak mengontrol minyak goreng dari hulu, tidak ada perusahaan milik negara yang memproduksi dan memastikan distribusi minyak goreng seperti Pertamina, seperti yang disampaikan saksi Rizal Mallarangeng," imbuhnya.

Tumanggor menceritakan, saat terjadi kelangkaan, Indra Sari Wisnu Wardhana ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sempat menggelar pertemuan dengan beberapa perwakilan perusahaan minyak goreng.

Berdasarkan keterangan saksi Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan, Farid Amir, penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) untuk Wilmar Nabati sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan kembali mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo. Luhut diminta Jokowi untuk mengomandoi pemakaian kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan.

Ombudsman RI merilis Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait praktik maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng. Dalam proses pemeriksaan, terdapat tindakan tak sesuai kaidah dalam tata kelola minyak goreng yang dilakukan pemerintah.

Hal itu sebagaimana dibacakan kuasa hukum Indrasari, Aldres Jonathan Napitupulu dalam sidang eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa perkara dugaan korupsi perizinan persetujuan ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (6/9).

Menurut Supardi, kini penyidik tengah bekerja untuk menyelesaikan berkas tahap II para tersangka kasus mafia minyak goreng.

Mendag Zulkifli mengatakan, kebijakan baru tersebut diambil untuk membantu masyarakat, khususnya yang pelaku UMKM agar tidak merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng curah dalam menjalankan usahanya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Mendag M Lutfi dalam perkara impor minyak goreng, Rabu (22/6). Lutfi diperiksa dari pagi hingga malam hari.

Ekspresi Mantan Mendag M Lutfi usai Diperiksa 12 Jam Terkait Mafia Minyak Goreng. Mantan Mendag M Lutfi menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Dia diperiksa selama 12 jam.