Merdeka.com - Penasihat hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra menilai, penyidik jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membidik kliennya lebih dulu ketimbang mencari bukti kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) berupa tanah bangunan, di Kediri dan Tulungagung, milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Setelah membidik dan mencari bukti, Yusril menilai, jaksa baru melakukan pemeriksaan dengan meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan penghitungan kerugian negara.

"Ini jelas terbalik. Seharusnya, alat bukti dipegang terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan langkah penyidikan," kata Yusril Ihza Mahendra, di sela usai persidangan kasus pelepasan aset PT PWU di Pengadilan Tipikor, Surabaya, Selasa (13/12).

Dalam kasus seperti Dahlan Iskan, kata Yusril, itu sering terjadi. Bahwa sesuatu itu sudah heboh dan menjadi perhatian publik. Setelah itu, jaksa yang menangani meminta pada BPKP untuk melakukan audit dan perhitungan.

"Iya nanti dilihat dari dalam sidang pembuktian. Kalau pembuktian itu tidak berhasil disampaikan di persidangan. Artinya tidak ada alat bukti," ucap dia.

Perlu diketahui, kasus pelepasan di PT PWU, berupa tanah bangunan Kediri dan Tulungagung, milik BUMd Provinsi Jawa Timur itu terjadi sekitar tahun 2003. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menanganinya sekitar tahun 2015.

Dalam penanganan tersebut, penyidik tindak pidana khusus Kejati Jatim awalnya menetapkan Wisnu Wardhana, mantan Ketua DPRD Kota Surabaya. Sebab, saat terjadi pelepasan menjabat sebagai Kepala Biro Aset PT PWU.

Setelah itu berkembang, penyidik juga menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka, karena saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU. Dasarnya, karena Dahlan Iskan mengetahui dan menyetujui mengenai pelepasan aset dengan adanya tanda tangan.