Trivia: 127 Perguruan Tinggi Beroperasi di Tanah Papua, Akses Pendidikan Masih Jadi Tantangan Besar

Manokwari, Papua Barat – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat mengungkapkan data terbaru mengenai geliat pendidikan tinggi di Tanah Papua. Tercatat, saat ini sebanyak 127 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, telah aktif beroperasi di wilayah tersebut. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam infrastruktur pendidikan.

Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Suriel Semuel Mofu, di Manokwari, Sabtu (23/8), menjelaskan bahwa jumlah tersebut terdiri dari lima Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 75 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan 47 perguruan tinggi kementerian. Perkembangan ini menandai komitmen serius dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah timur Indonesia.

Meski demikian, di balik pertumbuhan jumlah Perguruan Tinggi Papua yang pesat, masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Tanah Papua masih jauh di bawah rata-rata nasional, mengindikasikan adanya kesenjangan akses yang perlu perhatian serius dari berbagai pihak terkait.

Perkembangan Perguruan Tinggi Papua, khususnya sektor swasta, menunjukkan dinamika yang sangat positif dalam beberapa tahun terakhir. Suriel Semuel Mofu menyoroti bahwa pada awal kepemimpinannya di tahun 2017, hanya ada 16 universitas yang beroperasi, namun kini jumlahnya telah melonjak menjadi 24 universitas. Ini menggambarkan antusiasme dan investasi yang meningkat di sektor pendidikan tinggi.

Sebanyak 127 perguruan tinggi tersebut tersebar merata di enam provinsi di Tanah Papua, meskipun distribusi jenis perguruan tingginya bervariasi. Hanya Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki PTN sekaligus PTS, sementara provinsi lain mungkin hanya memiliki salah satu jenis. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemerataan jenis institusi pendidikan di masa mendatang.

Dari sisi kualitas, LLDIKTI juga mencatat peningkatan yang menggembirakan pada tingkat akreditasi Perguruan Tinggi Papua. Saat ini, sekitar 90 persen PTN dan PTS di Tanah Papua telah terakreditasi, naik drastis dari hanya sekitar 30 persen pada tahun 2017. Total program studi yang tersedia di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta mencapai 704 prodi, memberikan beragam pilihan bagi calon mahasiswa.

Meskipun jumlah dan akreditasi Perguruan Tinggi Papua mengalami peningkatan, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Tanah Papua masih menjadi perhatian serius. Diperkirakan APK di wilayah ini belum mendekati 30 persen, angka yang jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai sekitar 31,45 persen pada tahun 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi 32 persen pada tahun 2024.

Kesenjangan ini semakin terlihat jelas jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang memiliki APK sekitar 43 persen, atau Thailand yang hampir mencapai 49 persen. Data ini menunjukkan bahwa Tanah Papua masih tertinggal dalam hal akses pendidikan tinggi, meskipun telah ada banyak Perguruan Tinggi Papua yang berdiri.

Salah satu penyebab utama rendahnya APK adalah konsentrasi perguruan tinggi yang masih terpusat di kota-kota besar. Akibatnya, banyak anak Orang Asli Papua (OAP) yang tinggal di daerah terpencil mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan akses dan kendala ekonomi. Penghasilan orang tua yang rata-rata di bawah Rp2 juta juga menjadi faktor signifikan yang menghambat kemampuan mereka membiayai kuliah anak-anaknya.

Perkembangan pesat dalam pembentukan Perguruan Tinggi Papua harus diimbangi dengan kinerja LLDIKTI untuk memastikan kualitas pendidikan. Sebagai bagian dari upaya menjaga standar, LLDIKTI baru-baru ini telah menutup empat perguruan tinggi swasta yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Tindakan ini menunjukkan komitmen LLDIKTI dalam menjaga mutu pendidikan tinggi di wilayahnya.

Mofu menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi. Hal ini krusial untuk membuka peluang yang lebih luas bagi OAP agar dapat mengenyam pendidikan tinggi dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi di Tanah Papua bukan hanya tugas LLDIKTI atau pemerintah daerah semata, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Dengan demikian, potensi sumber daya manusia di Tanah Papua dapat teroptimalkan sepenuhnya, mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Sumber: AntaraNews