Tanah Papua

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serius mengawal isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. DPD RI Kawal HAM Papua melalui mekanisme kelembagaan dan advokasi politik, memastikan perhatian pemerintah pusat serta solusi berkelanjutan.

Perum Bulog Kanwil Papua telah memastikan ketersediaan beras Program SPHP di seluruh distrik Tanah Papua, menjamin pasokan stabil dan harga terjangkau bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua telah membentuk 4.771 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di empat provinsi, memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Tanah Papua.

Satgas Yonif 521/DY menyalurkan 1.000 paket Natal berisi sembako dan alat tulis di lima wilayah Papua, membawa kebahagiaan menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

PT PLN (Persero) menargetkan elektrifikasi 4.200 kampung di Tanah Papua secara bertahap, didukung alokasi anggaran besar untuk mewujudkan pemerataan listrik.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjamin stok BBM di Tanah Papua aman selama libur Nataru 2025/2026, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi di tengah potensi gangguan distribusi.

Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan peran vital Partai Politik Papua untuk pembangunan daerah, terutama di tengah percepatan program strategis, demi kemajuan masyarakat.

DPR Papua mendesak pemerintah provinsi DOB untuk membahas rancangan pembiayaan kesehatan rujukan DOB Papua, guna meringankan beban operasional rumah sakit di Tanah Papua.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim menegaskan pentingnya pendekatan teritorial bagi tiga Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang baru dibentuk, demi stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Otoritas Bandar Udara (OBU) Papua intensifkan koordinasi pengawasan Bandara Papua di wilayah timur Indonesia. Langkah ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan penerbangan.