Mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Makassar, Haris Yasin Limpo terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dia dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.
Hukuman itu dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Hendri Tobing di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (5/9).
Hukuman 2,5 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Haris terbilang rendah jika dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel yakni 11 tahun penjara dan denda Rp500 Juta subsider 6 bulan kurungan.
Majelis hakim memberikan vonis 2 tahun 6 bulan penjara, karena Haris hanya terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan subsidair, yakni Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Ketua Majelis Hakim Hendri di Ruang Harifin Tumpa PN Tipikor Makassar, Selasa (5/9).
Selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga mewajibkan Haris Yasin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,2 miliar. Uang pengganti harus dibayarkan Haris satu bulan setelah putusan inkrah.
Jika terpidana tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika hasil lelang tidak mencukupi maka dia dipidana selama 6 bulan.
"Menetapkan masa penahanan dikurangi dan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," kata Hendri.
Dalam persidangan, majelis hakim juga menjelaskan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terhadap Haris Yasin Limpo. Hal yang memberatkan, hakim menganggap Haris Yasin Limpo tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dipidana. Terdakwa menjalani proses persidangan dengan berkelakuan baik. Terpidana mempunyai tanggungan keluarga," ucapnya.
Pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muh Yusuf mendakwa Haris Yasin Limpo melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP. Haris dituntut dengan hukuman 11 tahun penjara denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
JPU juga menuntut Haris dan Irawan Abadi untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp12,45 miliar. "Jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti kerugian negara maka harta benda terdakwa akan disita oleh jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika jumlah harta benda terdakwa tidak cukup maka diganti dengan penjara 5 tahun 6 bulan," tegasnya.
"Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5 ribu," ucapnya.
Tersangka dalam kasus korupsi di Kementan itu sejauh ini baru SYL, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta
Baca Selengkapnya
Mantan Dirut PDAM Makassar, Haris Yasin Limpo dituntut dengan hukuman 11 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca Selengkapnya
SYL meminta pendampingan hukum usai dikabarkan jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca Selengkapnya
KPK dikabarkan sudah menetapkan Syahrul Yasin Limpo jadi tersangka kasus korupsi.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan Direktur Gratifikasi KPK tersebut dilaksanakan di Bareskrim Polri.
Baca Selengkapnya
Jaksa penuntut umum dari KPK masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan upaya hukum banding.
Baca Selengkapnya
Dua tersangka baru itu yakni Direktur PT Bhakti Karya Utama (PT BKU) Asta Danika dan Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PT PKS) Zulfikar Fahmi.
Baca Selengkapnya
Kepala Basarnas ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi, KPK malah minta maaf.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi