FOTO: Ekspor Pasir Laut Kian Banyak Diminati Perusahaan, Menteri KKP Ungkap Kisaran Harganya

Kegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.

Askolani bilang pemerintah tidak akan asal melakukan ekspor pasir laut.

Jokowi menyebut pemerintah bukan membuka ekspor pasir laut, namun sedimen yang berwujud pasir.

Pembukaan keran ekspor ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Meski harganya fantastis, Trenggono mengungkap banyak perusahaan yang berminat untuk melakukan ekspor pasir laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.

Di dalam negeri sendiri proyek reklamasi cukup banyak seperti di Surabaya, Jakarta, Batam, hingga Kalimantan.

Dia berjanji akan memberikan insentif bagi investor yang berminat tanam modal di sektor perikanan dan kelautan.

Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.

Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.

Dia menekankan bahwa tarif sebesar 32 persen ini akan berdampak langsung pada daya saing dan kinerja ekspor sektor kelautan Indonesia.

Trenggono menegaskan bahwa pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Trenggono mengatakan kepala desa dan perangkat desa yang menjadi pelaku pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, siap membayar denda.

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto yang tepat berada disamping Trenggono langsung menyela saat Trenggono dicecar hal tersebut.

Trenggono mengungkapkan bahwa kedua pelaku telah membuat surat pernyataan terkait kesiapannya untuk membayar denda administrasi sebesar Rp48 miliar.

Firman mengatakan Menteri Sakti Wahyu Trenggono seperti menutupi pelaku sebenarnya dari kasus pagar laut.

Proyek senilai Rp111 miliar ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas nelayan lokal.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/4).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam To Lam beserta rombongan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Dia juga mendesak untuk mengungkap aktor intelektual pemasangan pagar laut di Tangerang

Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama unsur TNI, Polri dan nelayan terus membongkar pagar laut di Tangerang, Banten.

Komisi IV DPR Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pemagaran laut dan isu-isu aktual, Kamis, 23 Januari 2024