Tahukah Anda? 85% Anak PMI Undocumented Kini Bisa Sekolah di Malaysia, KBRI Kuala Lumpur Perkuat Akses Pendidikan

KBRI Kuala Lumpur berkomitmen penuh memperluas akses Pendidikan Anak PMI Malaysia. Dengan kebijakan baru, 85% anak undocumented kini bisa bersekolah, didukung inisiatif CLC dan Sanggar Bimbingan. Simak upaya selengkapnya!

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur bersama Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan layanan pendidikan yang layak bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Upaya ini mencakup berbagai inisiatif untuk memastikan akses pendidikan dasar bagi seluruh anak PMI, termasuk mereka yang sebelumnya terkendala status dokumen.

M. Firdaus, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Kuala Lumpur, mengungkapkan bahwa banyak anak PMI di Malaysia yang tidak memiliki akses pendidikan karena status mereka sebagai 'undocumented'. Namun, perubahan kebijakan signifikan pada tahun 2023 telah membuka peluang besar bagi anak-anak tersebut untuk bersekolah.

Sebagai hasilnya, pada tahun ajaran 2024 dan 2025, sebanyak 85 persen anak yang diterima di Sekolah Indonesia justru berasal dari kalangan pekerja migran yang tidak berdokumen. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya KBRI Kuala Lumpur dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia.

Akses Pendidikan Anak PMI Undocumented Semakin Terbuka

Sebelumnya, anak-anak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak memiliki dokumen resmi atau undocumented seringkali menghadapi hambatan besar untuk mengakses pendidikan dasar di Malaysia. Kondisi ini menyebabkan ribuan anak-anak terancam kehilangan hak fundamental mereka untuk belajar dan berkembang.

Namun, situasi ini mulai berubah drastis berkat adanya perubahan kebijakan terkait dokumen resmi yang diterapkan pada tahun 2023. Kebijakan baru ini menjadi angin segar bagi keluarga PMI, khususnya bagi anak-anak mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

Atdikbud KBRI Kuala Lumpur, M. Firdaus, menegaskan bahwa dampak perubahan kebijakan tersebut sangat positif. "Tapi pada tahun 2024 dan 2025, 85 persen anak yang diterima (di Sekolah Indonesia) justru adalah anak-anak pekerja migran yang undocumented," ujarnya, menyoroti peningkatan signifikan dalam penerimaan siswa.

Angka ini menunjukkan bahwa komitmen KBRI Kuala Lumpur dalam memperluas akses Pendidikan Anak PMI Malaysia bukan sekadar wacana, melainkan telah terwujud dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan ribuan anak.

Inisiatif KBRI Kuala Lumpur: CLC, Sanggar Bimbingan, dan KKN

Selain membuka pintu bagi anak-anak undocumented di Sekolah Indonesia, KBRI Kuala Lumpur juga gencar mendirikan berbagai fasilitas pendidikan informal. Salah satu inisiatif utama adalah pendirian ratusan Community Learning Center (CLC) yang tersebar di perkebunan-perkebunan sawit, khususnya di wilayah Sabah dan Sarawak.

Saat ini, sekitar 21.000 anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) aktif belajar di CLC tersebut, mendapatkan pendidikan dasar yang mungkin tidak bisa mereka akses di tempat lain. CLC ini menjadi tulang punggung dalam memastikan keberlanjutan Pendidikan Anak PMI Malaysia di wilayah terpencil.

Untuk wilayah Semenanjung Malaysia, KBRI Kuala Lumpur juga telah mengembangkan model serupa yang disebut Sanggar Bimbingan. "Kalau untuk di Semenanjung, selama 3 tahun terakhir kita sudah membuat sekolah informal sebanyak 78 sekolah atau yang disebut dengan Sanggar Bimbingan, dengan 2.600 anak (belajar di sanggar tersebut)," jelas Firdaus.

Dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah komunitas ini, KBRI Kuala Lumpur menjalin kerja sama strategis dengan 102 universitas di Indonesia. Perjanjian kerja sama program Kuliah Kerja Nyata (KKN) internasional ini ditandatangani pada September 2025, bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan memastikan keberlanjutan proses belajar mengajar.

Program Orang Tua Asuh dan Tujuan Sekolah Indonesia di Luar Negeri

Untuk mendukung pembiayaan pendidikan bagi anak-anak PMI yang kurang mampu, KBRI Kuala Lumpur juga memperkenalkan program inovatif bernama Orang Tua Asuh. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara KBRI Kuala Lumpur dengan Indonesia Diaspora Network (IDN).

Program Orang Tua Asuh dirancang untuk membantu meringankan beban biaya iuran pendidikan di Sanggar Bimbingan, memastikan bahwa kendala finansial tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak PMI untuk mendapatkan pendidikan. Ini adalah bagian integral dari komitmen KBRI terhadap Pendidikan Anak PMI Malaysia yang inklusif.

Secara umum, Sekolah Indonesia di luar negeri (SILN) adalah lembaga pendidikan formal yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Tujuan utamanya adalah menyediakan pendidikan bagi anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri.

SILN memastikan bahwa anak-anak dari diplomat, pegawai perwakilan, tenaga profesional, pelajar, dan terutama pekerja migran, tetap dapat mengikuti kurikulum nasional Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga identitas budaya dan mempermudah transisi pendidikan jika mereka kembali ke tanah air.

Sumber: AntaraNews