Merdeka.com - Pemkot Bandung belum menjalankan instruksi Kemendagri soal pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda). Jika ini berlarut dikhawatirkan berpengaruh pada agenda pelaksanaan APBD 2018.

Walikota Bandung Oded M Danial belum melantik Benny Bahtiar yang sudah ditunjuk oleh Kemendagri untuk mengisi posisi Sekretaris Daerah. Oded justru lebih memilih mengisi posisi Sekda oleh pelaksana harian. Alasan Oded agar tidak ada polemik di antara pegawai. Nama Benny sendiri dipilih Ridwan Kamil sesaat sebelum menjabat Gubernur Jawa Barat.

Sekda Jabar Iwa Karniwa menyatakan, permasalahan Sekda Kota Bandung harus segera diselesaikan. Salah satu efek dan imbas dari berlarutnya persoalan ini sudah terlihat pada pelaksanaan APBD 2018.

Kemendagri tidak bisa memproses lebih lanjut APBD perubahan yang masuknya sampai mendekati akhir Oktober. Dengan begitu, Pemkot Bandung harus menggunakan APBD lama. Jika kekisruhan ini belum berakhir maka proses APBD 2019 yang saat ini tengah berjalan bisa terancam terlambat.

"Tentu kami tidak berharap ada keterlambatan. Saya kira, Wali Kota menjalankan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya saat dihubungi, Selasa (20/11).

Iwa menjelaskan, Gubernur menempatkan diri sebagai perwakilan pusat di daerah. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta Walikota Bandung, Oded M. Danial mematuhi Kemendagri terkait pelantikan Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung.

"Saya belum hapal konsekuensi. Saya tidak ada kepentingan. Saran saya ikuti saja perintah dari Kemendagri," ujarnya saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (19/11).

Hasil konsultasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait posisi Sekda Kota Bandung memastikan Benny Bachtiar harus tetap dilantik.

Kepala BKD Jabar Sumarwan Hadisoemarto mengatakan konsultasi masalah ini sudah dilakukan dengan Kemendagri. Hasilnya, tidak ada perubahan sikap dan keputusan dari Pusat terkait polemik ini.

Kemendagri tetap berdiri pada keputusan pertama yakni menunjuk Benny untuk dilantik. Hanya saja, jika kinerjanya tidak sesuai target, walikota Bandung bisa mengusulkan pergantian. Namun, sesuai dengan undang-undang yang berlaku itu evaluasi dilakukan setelah satu tahun bekerja kemudian diberikan waktu enam bulan kesempatan untuk memperbaiki kinerja.

Bisa saja evaluasi dilakukan kurang dari setahun hal itu jika sekda terkait benar-benar tidak bisa bekerja sama dengan walikota dan jajarannya. "Nanti ada tim khusus dari kemendagri untuk investigasi," ujarnya.

Karena permasalahan ini kuncinya ada di Kemendagri, idealnya Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri harus mengundang Pemkot Bandung.

Menurutnya secara normatif pula Kemendagri sebetulnya sudah menyatakan persoalan ini selesai dengan surat jawaban atas permohonan Wali Kota Bandung Oded M Danial mengajukan nama Ema Sumarna yang tetap ditolak.

"Normatifnya, dirjen otda sudah nyatakan selesai. Kemarin udah ada suratnya pas saya konsultasi, lanjut saja. Dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pun juga turun," kata Sumarwan.